HM Prasetyo Kritik Balik Aktivis Antikorupsi yang Mendesaknya Mundur dari Jaksa Agung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo angkat bicara atas banyaknya aktivis antikorupsi yang menyudutkan dirinya ‎dan mendesak Presiden Jokowi segera mengganti posisinya sebagai orang nomor satu di Kejaksaan Agung.

Menurut Prasetyo, harusnya disaat anak buahnya mengusut berbagai kasus korupsi seperti ‎pengalihan lahan PT KAI di Medan, Korupsi Mobil Listrik, dan Dana Bansos Sumut harusnya para penggiat korupsi mendukung, bukannya menyudutkan.

"Harusnya mereka para aktivis antikorupsi mengedepankan fakta dan obyektifitas. Kami berharap dukungan dari mereka. Kami tangani kasus korupsi, malah kami disudutkan," tegas Prasetyo, Senin (26/10/2015).

Prasetyo pun menyerahkan masyarakat ‎untuk menilai. Ia yakin masyarakat bisa mengalisis dengan baik. Orang nomor satu di Kejaksaan ini meyakini sejak diangkat menjadi Jaksa Agung, ia telah memisahkan diri dengan politik yaitu keluar dari Partai NasDem.

Meski Prasetyo berasal dari Partai NasDem, dirinya selaku Jaksa Agung tidak pernah menghentikan proses hukum kader partai tersebut di beberapa Kejaksaan Tinggi di daerah.

Termasuk saat KPK‎ menangkap hakim dan panitera PTUN Medan terkait dana bansos Sumut, Kejaksaan Agung meminta KPK untuk mengungkap hingga dalangnya.

"Ketika mereka (KPK) menginformasikan OTT di PTUN di Medan, ketika mereka mengatakan menangkap hakim dan panitera, saya sejak awal mengatakan ungkap tuntas. Saya mengapresiasi bahkan meminta dituntaskan kasus tersebut hingga ke dalangnya," tegas Prasetyo.