Survei: 54,7 Persen Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi
Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu diketahui dari survei yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), digelar terhadap 384 responden pada 14-17 September lalu itu, di berbagai kota besar di Indonesia.
Juru Bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengatakan dari survei tersebut diketahui 54,7 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo.
"Sebagian besar responden merasa tidak puas karena tiga hal utama, yaitu harga bahwan pokok tinggi, itu dipilih oleh 35,5 persen responden," katanya, dalam diskusi yang digelar di Restoran Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015).
Alasan kedua yang paling banyak dipilih responden adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Jawaban tersebut dipilih oleh 23,7 persen responden. Kemudian lambannya penanganan kabut asap, dipilih oleh 11,8 persen responden.
"Sisanya, publik tidak puas karena harga bahan bakar dan minyak mahal, susah mencari lapangan pekerjaan, dan menteri yang tidak bagus," ujarnya.
Dari survei tersebut juga diketahui, sektor yang paling kurang memuaskan adalah sektor ekonomi, jawaban tersebut dipilih oleh 71,9 responden. Sedangkan yang memilih bidang hukum jumlahnya mencapai 50,8 persen.
Hendri Satrio yang juga merupakan dosen Universitas Paramadina ini, menilai Presiden tampaknya harus mengambil kebijakan reshuffle atau perombaan kabinet jilid II.
Sedangkan yang merasa puas dengan kinerja pemerintah, hanya 44 persen responden. Mereka mengaku puas mayoritas karena pelayanan kesehatan yang sudah terjangkau, yakni 40,3 persen.
Kemudian pilihan kedua terbanyak yang dipilih adalah pendidikan yang terjangkau, yakni 12,5 persen, kemudian harga bahan pokok dipilih oleh 9,7 persen.
