TNI Bantu Pembangunan Kanal dan Embung Air

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama jajarannya meninjau upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui pembangunan kanal bersekat dan embung air di Musi Banyuasin (Muba), dan Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Selain dampak El Nino yang mengakibatkan kemarau yang kering tahun ini, pemadaman kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri.

"Kita menggunakan pesawat untuk memadamkan, atasnya padam namun tetap muncul asap, karena bawahnya (gambut) masih bara," kata panglima TNI.

Dikatakan, membangun sekat kanal dan embung air merupakan salah satu solusi pemerintah dalam mengatasi kebakaran, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Sekat akan menjaga kadar air di lahan gambut, atau membuatnya tetap basah, sementara embung dapat menjadi sumber air saat melakukan pemadaman,

"Maka tidak ada alternatif lain, kita membuat sekat kanal berisi air, sehingga rembesan air dapat memadamkan bara," lanjut Gatot.

TNI juga mengajak pihak swasta yang memiliki konsesi di daerah tersebut untuk bersama bahu membahu membangun sekat kanal, satu diantaranya adalah Asia Pulp & Paper (APP) dan perusahaan pemasoknya.

APP melibatkan seluruh pemasoknya bahu membahuTNI melakukan upaya pemadaman api dan meluasnya kebakaran melalui pembuatan sekat kanal, serta perluasan sekat bakar dengan mengerahkan seluruh peralatan yang ada untuk pemadaman kebakaran,

"Kami menyambut baik arahan dan masukan Panglima TNI agar upaya pembangunan kanal dapat lebih efisien dan pembasahan lahan lebih optimal," ungkap Direktur APP Suhendra Wiriadinata.

Produksi bubur kertas (pulp) dan kertas membutuhkan pasokan bahan baku kayu secara berkelanjutan, ini bisa didapat dengan menjaga kelestarian hutan tanaman dan lingkungan sekitarnya, oleh karenanya penerapan penyiapan lahan lahan tanpa bakar (zero burning policy) menjadi prioritas sejak tahun 1996. Selain itu, sejak tahun 2013 kami telah menerapkan kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy) yang salah satu komitmennya tidak membuka lahan hutan alam, lanjut Suhendra.

Karhutla merupakan bencana tahunan yang tidak hanya merugikan negara dan masyarakat tetapi juga pelaku usaha, termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI) serta industri hilirnya. Kerugian tidak hanya dari sisi lingkungan dan kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi.

Bagi pemegang konsesi hutan tanaman industri, diperkirakan kerugian investasi pembangunan HTI yang terbakar berkisar Rp 16 juta-Rp 20 juta/hektar, juga kehilangan potensi pendapatan dari penjualan tanaman yang terbakar, terganggunya kegiatan operasional pengelolaan hutan dan pemanenan, hingga terganggunya pasokan bahan baku bagi industri hilirnya.

"Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam industri ini. Perusahaan bubur kertas (pulp) dan kertas membutuhkan kayu sebagai bahan dasar dan jika kayu ini terbakar, maka produksi terhambat," ujar Suhendra.