Saran Untuk Presiden Jokowi Agar Perlambatan Ekonomi Tidak Berujung PHK Karyawan

”Pemerintah memang berencana menyalurkan kredit untuk mereka yang ingin berwiraswasta agar warga yang menjadi korban PHK bisa punya usaha mandiri. Pemberian kredit ini bagus, tetapi bagaimana wiraswasta ini bisa sukses kalau pasarnya tidak ada? Jadi, pasar atau konsumsi ini perlu diperkuat,” ujarnya.

Mardiasmo memaparkan, pemerintah tidak hanya memperhatikan penguatan sektor usaha, tetapi juga melakukan sejumlah upaya untuk menguatkan daya beli masyarakat. Upaya penguatan daya beli itu, antara lain, dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Keluarga, dan beras untuk rakyat miskin.

”Jadi, pemerintah tidak hanya memperhatikan sisi penawaran (dunia usaha), tetapi juga sisi permintaan (konsumsi masyarakat),” lanjutnya.

Belanja modal

Mardiasmo menambahkan, untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah melakukan berbagai cara, antara lain mempermudah izin usaha, memberikan insentif pajak, dan memberikan bantuan kepada perusahaan padat karya yang mengalami kesulitan agar tidak terjadi PHK.

Di sisi lain, belanja modal pemerintah juga akan didorong berjalan lebih cepat guna menggerakkan perekonomian.

Untuk mempercepat belanja modal itu, lanjut Mardiasmo, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah segera melaksanakan proyek tanpa harus takut dikriminalisasi.

Sebab, Presiden telah meminta aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan, tidak buru-buru membawa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran pemerintah daerah ke ranah pidana.

Ini karena bisa jadi temuan BPK itu hanya berkaitan dengan masalah administratif, bukan persoalan hukum.

Penyaluran dana desa juga akan dipercepat dan mekanismenya dipermudah sehingga dana benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa.

”Dengan adanya surat keputusan bersama tiga menteri yang disahkan beberapa waktu lalu, pemerintah desa sangat dimudahkan mengelola dana desa. Dengan begitu, proyek pembangunan di desa yang bersifat padat karya bisa berjalan baik,” tutur Mardiasmo.

Paket III

Pekan ini pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi III dengan tujuan memperbaiki iklim usaha.

Poin utama paket kebijakan tersebut antara lain penurunan harga bahan bakar minyak, listrik, dan gas; perluasan penerima kredit usaha rakyat; serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan.

Aloysius Kiik Ro menyebutkan, BUMN-BUMN turut menyumbangkan upaya penguatan daya beli masyarakat, yakni dengan pelaksanaan proyek-proyek yang membuka lapangan pekerjaan.

”BUMN-BUMN kita sekarang lebih fokus pada sektor strategis, misalnya infrastruktur. Sementara sektor lain yang sudah kompetitif lebih baik digarap oleh perusahaan swasta,” lanjutnya.(HRS)