TB Hasanuddin Dinilai Layak Jadi Menkopolhukam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan dan reposisi Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin kencang terdengar.

Sejumlah pihak memprediksi reshuffle atau reposisi kabinet akan dilakukan setelah Lebaran.

Direktur Institute Public Indonesia (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle dan reposisi kabinet untuk mendongkrak kinerja pemerintahan.

Salah satu pos yang perlu dirombak adalah Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhi Purdijanto.

Menteri Tedjo termasuk salah satu yang diperkirakan akan kena reshuffle karena komunikasi politik yang buruk.

Karyono mengatakan, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin sangat cocok dan tepat menggantikan posisi Tedjo.

"TB Hasanuddin kandidat tepat karena selain menguasai masalah pertahanan keamanan dengan baik, dia juga lama di Komisi I DPR RI (Bidang Pertahanan) juga pernah menjadi Sekretaris Militer (Sekmil) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri sehingga memahami masalah sosial politik dengan baik," katanya di Jakarta, Senin (6/7/2015).

Selain itu, kata Karyono, TB Hasanuddin memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Dia sudah biasa berhadapan dengan media massa.

"Kalau ditanya apakah Pak TB Hasanuddin cocok jadi Menkopolhukam, jawabannya ya cocok," katanya.

Lalu bagaimana dengan posisi Pak Tedjo?

Karyono mengatakan, Pak Tedjo lebih cocok digeser ke Kementerian Koordinator (Menko) Maritim, karena dia dari TNI Angkatan Laut (AL).

"Dengan demikian tidak ada reshuffle untuk Pak Tedjo tetapi dia direposisi pada tempat yang pas," katanya.

Sementara itu, pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, Menkopolhukam harus dipimpin figur yang memahami betul tentang politik, hukum dan keamanan.

Pasalnya, Menkopolhukam membawahi beberapa kementerian penting yaitu Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenhukham, Kemenminfo, KemenPAN dan RB, Badan Intelegen Negara (BIN), Kejaksanaan Agung, TNI, Polri, Lembaga Sandi Negara, Badan Koordinasi Keamanan Laut.

"Dengan banyaknya kementerian/lembaga yang dikoordinasi Menkopolhukan, mau tak mau menuntut menterinya piawai dalam melakukan koordinasi, sinergi, dan komunikasi," katanya.