Khawatir Dana Desa Dikorupsi

Desa telah siap

Tak dapat dimungkiri, dana desa yang tadinya tak ada dan tiba-tiba muncul di RKD yang notabene ada di bawah kendali aparat desa dapat membuat hijau mata segelintir oknum aparat desa. Dana dapat diselewengkan oknum. Namun, di desa ada masyarakat yang dapat melihat, menilai, melapor. Masyarakat pemilik dana itu yang sebelumnya bersama menyusun APB Desa. Pengelolaan dana sesungguhnya bukanbarang asing bagi desa. Bahkan, kelompok masyarakat, melalui Badan Keswadayaan Masyarakat, dan Unit Pengelola Kegiatan sudahbiasa mengelola bantuan langsung masyarakat. Serupa dengan dana desa, selama ini juga telah ada ADD yang disalurkan langsung ke desa.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang telah menyentuh 67.108 desa, masyarakat desa telah dikenalkan ke akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, termasuk tentang pentingnya menempelkan fotokopi rekening dan rincian penggunaan dana di papan informasi. Menurut catatan, sekarang di desa masih ada 13.000-an fasilitator PNPM Mandiri (nanti akan bernama pendamping) yang melakukan pendampingan.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tahun ini pemerintah akan menambah 26.000 pendamping lokal desa. Salah satu tugas pendamping ini adalah mendampingi desa dalam mengelola dana desa. Jadi, kekhawatiran dana desa dikorupsi tidak perlu berlebihan dengan memasang terlalu banyak aturan dan prosedur berbelit yang justru dapat menjerat aparat desa dan menjadi kontraproduktif.

Rusnadi Padjung
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Khawatir Dana Desa Dikorupsi".