Presiden Jokowi Dinilai Sudah Tak Tepati Banyak Janjinya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat berharap banyak dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo namun delapan bulan memimpin tidak maksimal dalam menjawab harapan masyarakat.

Begitu kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dalam diskusi "Siapa Kena Reshuffle," di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2015).

Siti menyebut Presiden sudah membuktikan tidak dapat menepati janjinya, termasuk janji Nawacita, dan pembentukan kabinet yang non transaksional yang ramping.

"Pak Jokowi harus kembali ke janjinya awal. (jangan) Lupa ini tidak boleh transaksional, ini masih bersyarat, ini kabinet bengkak," katanya.

Ia menilai saat ini adalah momentum yang tepat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk kompak, untuk sama-sama mendukung Presiden Jokowi membentuk pemerintahan yang lebih baik.

Seharusnya, kata dia, kader PDIP berhenti melontarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan Jokowi yang juga merupakan kader PDIP itu.

"Saya ingin mengusulkan, ini saatnya PDIP harus solid, konsisten, mengingat pak Jokowi," jelasnya.

Siti Zuhro juga mengingatkan PDIP, bahwa saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukan hanya milik partai berlambang kepala banteng akan tetapi sudah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu PDIP juga harus mengkesampingkan kepentingan partai, demi kepentingan masyarakat.

"Jangan terjemahkan pak Jokowi sebagai kader partai, pak Jokowi harus mengayomi semua warga masyarakat, dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.

PDIP, kata dia, tidak harus khawatir ancaman pemakzulan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Ia yakin pemakzulan tersebut tidak akan terjadi, karena hubungan KMP dengan Pesiden sudah cukup baik. Maka yang harus dikhawatirkan adalah permasalahan bangsa yang merugikan rakyat.