Jusuf Kalla: 'TPPI Tidak Jual Minyak ke Pertamina, Itu yang Salah'
TPPI pada akhirnya tidak memenuhi kewajibannya, termasuk ke PT Pertamina (Persero).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Nama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kembali disebut dalam kasus dugaan korupsi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kali ini nama Jusuf Kalla disebut oleh mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono.
Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015), mengakui bahwa dirinya lah yang menginstruksikan agar negara membantu TPPI, seperti yang dituduhkan Raden Priyono. Namun masalahnya TPPI pada akhirnya tidak memenuhi kewajibannya, termasuk ke PT Pertamina (Persero).
"Benar itu. Tapi mereka harus membayar (hutangnya) ke Pertamina, harus menjual (minyaknya) kembali ke Pertamina, (itu) yang tidak dilakukannya, tidak menjual ke Pertamina. Itu saja yang salah," katanya.
Sebelum Raden Priyono, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyebut nama Jusuf Kalla, dalam pemeriksaannya di hadapan para penyidik dari Mabes Polri. Jusuf Kalla disebut telah memimpin rapat, dan dalam rapat tersebut ia menginstruksikan agar negara untuk membantu TPPI yang tengah mengalami permasalahan keuangan.
TPPI yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah itu dibantu dengan diberikan jatah minyak mentah milik pemerintah, dan hasil olahannya akan ditampung oleh Pertamina.
Pada Juli 2009, TPPI pernah mencoba memenuhi kewajibannya, Pertamina bersedia menampung minyak hasil olahan TPPI, namun menolak membayarnya. Hal itu dikarenakan TPPI masih berhutang sekitar 300 juta dollar Amerika Serikat (AS) ke Pertamina.
Minyak hasil olahan TPPI itu akhirnya tidak disetorkan ke Pertamina, melainkan dijual ke pihak lain. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas hal itu negara dirugikan hingga Rp 2,4 triliun.
Jusuf Kalla mengaku sudah memberikan saran ke Kepolisian, untuk tidak ragu-ragu memeriksa semua pihak terkait kasus tersebut. Kata dia yang paling penting untuk dimintai keterangan, adalah orang-orang yang menyebabkan TPPI gagal membayar kewajibannya.
"Saya sudah bilang polisi periksa saja siapa yang tidak bayar," tandasnya.
