Haji Lulung, UPS, Ahok, Sekop dan Malaria di Mata Wapres JK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sah-sah saja memberikan contoh agar pesan yang disampaikan mudah diterima. Termasuk dengan candaan, seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyinggung Haji Lulung, USB, Ahok dan sekop.

Lalu apa hubungannya semua itu dengan acara Pembukaan Water Sanitation Cities (WSC), Forum and Exhibition 2015 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015)? Simak saja guyonan Wapres JK.

Menurut dia, kebersihan lingkungan paling tidak diukur dari bersih tidaknya selokan, parit dan pembuangan air. Jika itu bersih, berbagai permasalahan akan selesai, mulai dari banjir hingga demam berdarah.

JK bercerita, punya kebiasaan membersihkan sendiri selokan di depan rumahnya, cukup menggunakan sekop seharga Rp 40 ribu. Jauh lebih murah ketimbang menyewa jasa semprot nyamuk yang bisa merogoh kocek ratusan ribu.

Untuk kasus Jakarta, kata Wapres JK, harus diterapkan hal yang sama. Ia memerintahkan Ahok mengeluarkan kebijakan, mendenda warga yang tidak bisa menjaga selokan di depan rumahnya sendiri.

"Saya bilang ke Ahok, kalau semua selokan minta wali kota yang pelihara, tidak bisa. Semua orang Jakarta harus membersihkan selokan, siapa yang tidak akan didenda," kata JK.

JK membandingkan pembelian sekop dengan Uniteruptable Power Suply (UPS) seharga Rp 300 miliar yang dianggarkan dalam APBD DKI. Daripada membeli UPS sekian miliar, lebih baik membeli sekop yang perbuahnya Rp 40 ribu. Dengan begitu Pemprov DKI Jakarta bisa memasok sekop untuk warga Jakarta.

"Itu sudah 100 juta sekop, bisa aman, tidak ada malaria, tidak ada demam berdarah. Kasih tahu Haji Lulung. Kasih tahu saja," canda Wapres JK. Sontak para peserta tertawa, termasuk Ahok yang duduk tak jauh dari Wapres JK.

Beberapa bulan belakangan, UPS jadi sorotan karena salah satu barang yang diadakan lewat APBD DKI Jakarta 2014 sekitar Rp 300 miliar. Ahok mencium ada anggaran siluman dari proyek pengadaan UPS, karena muncul lagi pada APBD 2015. Kasus ini kini sedang disidik Bareskrim Polri.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abraham Lunggana atau yang akrab dipanggil Haji Lulung, salah satu orang yang sempat diperiksa polisi atas kasus pengadaan UPS tersebut.