Surat Terbuka untuk Menteri Pendidikan, Anak dengan HIV punya Hak Didik Sama dengan Anak Lain

Pak Anies yang baik,

Anak tidak bisa memilih dari siapa ia dilahirkan. Seandainya bisa, mungkin mereka akan memilih dilahirkan dari orangtua yang serba berkecukupan. Mereka akan memilih dilahirkan dari orangtua yang sehat dan tidak menularkan apapun kepada mereka selain kebahagian dan segala kecukupannya. Bukan salah dan dosa anak ketika ia terlahir dengan HIV. Tetapi mengapa anak yang harus menanggung rasa sedih akibat dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah? Mengapa anak yang harus terluka akibat penolakan oleh orangtua murid yang lain? Mengapa anak yang harus dirugikan ketika sekolah gagal meyakinkan orangtua serta guru bahwa anak dengan HIV juga punya hak bersekolah?

Pak Anies yang bijaksana,

Hari Pendidikan Nasional diperingati tiap tanggal 2 Mei untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Ia menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengijinkan anak-anak kelahiran Belanda dan orang-orang kaya saja yang boleh duduk di bangku pendidikan di Indonesia. Baginya, setiap anak, apalagi anak yang lahir di Indonesia berhak untuk bersekolah di negeri ini. Lalu mengapa kita masih memperingati Hari Pendidikan Nasional ketika sistem pendidikan negeri ini gagal menjamin hak anak untuk bersekolah?

Pak Anies yang baik,

Sekolah negeri mungkin mau tak mau harus membiarkan anak dengan HIV tetap bersekolah di sana bahkan ketika orangtua murid lain tidak menginginkannya. Tapi sekolah swasta tunduk pada suara orangtua. Jika tidak, maka sekolah akan merugi dan guru-gurunya mungkin tidak akan menerima gaji. Tapi bukankah sekolah swasta juga berada di bawah sistem pendidikan nasional? Masing-masing daerah mungkin beroperasi sesuai dengan otonomi daerahnya dan mengikuti peraturan daerah. Tapi untuk pendidikan, bukankah seharusnya mengacu pada sistem pendidikan nasional? Jika demikian, mengapa masih ada sekolah swasta yang seakan-akan diperbolehkan untuk menolak anak dengan HIV bersekolah di sana? Sekolah mungkin tak bisa selamanya disalahkan karena harus mengalah pada kemauan sebagian besar orangtua. Tapi pemerintah khsususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga seharusnya punya sanksi yang tegas bagi sekolah yang melakukan diskriminasi terhadap anak, atas alasan apapun itu.

Pak Anies yang arif,

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dibuat bukan hanya untuk menambah sederet undang-undang yang sudah ada di negeri ini. Undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi anak, menjamin bahwa semua haknya terpenuhi. Pasal 4 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan anak yang terlahir dengan HIV seharusnya termasuk dalam kata anak pada kedua pasal terserbut.

Pak Anies yang mencintai anak-anak Indonesia,

Anak-anak dengan HIV adalah anak Indonesia juga. Hingga September 2014 lalu, tercatat ada 3.976 anak usia 0-14 tahun yang terinfeksi HIV di Indonesia (Ditjen P2PL, 2014). Mereka yang sudah berada di usia sekolah dan mereka yang segera akan masuk sekolah tidak membutuhkan sebuah sekolah khusus untuk menampung mereka. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan dasar yang dijanjikan pemerintah untuk mereka, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka membutuhkan suasana dan kesempatan untuk bisa bersosialisasi dalam sistem bernama sekolah dan bukan sekedar mengikuti pelajaran di rumah saja.