Kabinet Jokowi JK
Wapres: Reshuflle Tidak Tergantung Hasil Survei
Reshuflle tidak tergantung dari survei. Kalau semua tergantung pada survei, nanti negeri ini negeri survei semua itu
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan reshuflle atau perombakan kabinet tidak lah bergantung dari hasil survei kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, termasuk hasil survei Poltracking yang merekomendasikan perombakan tersebut.
Kebijakan perombakan menurut Wapres dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintah.
"Reshuflle tidak tergantung dari survei. Kalau semua tergantung pada survei, nanti negeri ini negeri survei semua itu," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015).
Survei Poltracking terhadap 1.200 responden pada Maret 2015 lalu, menunjukkan. sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas, 44 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.
Dari sejumlah sektor yang menjadi materi survei, publik paling kecewa terhadap sektor ekonomi. Dalam survei, ketidakpuasan terhadap ekonomi ada 66,6 persen, sektor hukum ada 55,6 persen, keamanan 50,7 persen, pendidikan 51 persen dan kesehatan 52,7 persen.
Poltracking juga melakukan survei seputar rencana perombakan kabinet. Hasilnya, ada 41,8 persen masyarakat setuju reshuffle kabinet.
Wapres mengatakan Presiden Joko Widodo - dan dirinya pasti melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri selama ini. Hingga kini ia memastikan, belum ada pembicaraan soal kebijakan perombahan.
"Belum ada (pembicaraan soal perombakan)," ujarnya.
Namun demikian ia memaklumi survei tersebut, dan memahami bila ada sekelompok masyarakat yang kecewa.
Kata dia tidak semua kebijakan yang baik untuk masyarakat, akan populer. Ia menduga salah satu yang membuat pemerintah kurang populer adalah soal kebijakan harga BBM bersubsidi.
Ia meminta masyarakat untuk melihat kedepannya, karena pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, bukan hanya bekerja untuk 6 bulan pertama.
