JK Berharap Enam Lembaga Audit Negara Bersinergi

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, berharap ke depannya seluruh lembaga audit pemerintah bisa sinergi.

Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), bahkan Kejaksaan, Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JK mengatakan, dalam sejumlah kasus, keenam lembaga tersebut bisa memeriksa hal yang sama, dan tidak berkoordinasi.

"Seorang bupati bisa enam kali diperiksa. Jadikan habis waktu mereka, dan bisa tidak berani berbuat apa-apa," katanya kepada wartawan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (27/2/2015).

Seharusnya keenam lembaga tersebut bisa saling berbagi data dan bekerjasama. BPK bisa mengaudit setelah sebuah proyek selesai, dan BPKP melakukan saat proyek berjalan, sedangkan Itjen melakukan pengawasan sepanjang waktu.

"Nah bagaimana tiga (lemabaga) ini nyambung. Tidak semua mulai dari nol, bisa saja BPKP mempunyai dasar mengambil dari data, Itjen itu kemudian mensamplingnya, benar nggak data itu," tutur JK.

Kemudian BPK melakukan post-audit, tentu hal itu dilakukan dengan mengacu pada data-data dari BPKP maupun Itjen. Dan bila diduga ada tindak pidana, maka Kejaksaan, Polisi dan KPK bisa bersinergi.

"Nanti kalau Kejaksaan mau memeriksa itu berdasarkan verifikasi, pemeriksaan lembaga ini benar nggak merugikan negara. Kalau ada yang merugikan negara kan cuma dua yang berhak, BPK dan BPKP," jelasnya.

Sebelumnya saat memberi sambutan di acara rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Maluku, Kamis (26/2), JK di hadapan para kepala daerah itu mengungkapkan bahwa tidak ada di negara lain, yang memberi kewenangan terhadap enam institusi untuk memeriksa hal yang sama.

"Mulai dari BPKP, BPK, Kejaksaan, Polri hingga yang paling seram itu dari KPK," tuturnya.