PMKRI Minta Publik Jangan Terjebak Gerakan #SaveKPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dengan gerakan #SaveKPK yang tengah digalang beberapa pihak saat ini.

Komisaris Daerah PMKRI DKI Jakarta Satnislaus Rajatonga menyatakan konteks perjuangan menyelamatkan KPK sampai hari harus masih berada pada posisi menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut dari intervensi pihak luar.

Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir ini publik terus digiring untuk memahami konteks penyelamatan KPK pada posisi diselamatkan dari orang-orang internal yang diduga terlibat dalam kegiatan politik menjelang pemilihan presiden kemarin.

"Masyarakat jangan ditenggelamkan dalam giringan opini yang tidak lebih dari sebuah drama yang disutradarai oligarki baru negeri ini," tutur Satanislaus dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2015).

PMKRI menyayangkan langkah Plt Wakil Sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengeluarkan testimoni terkait keterlibatan Ketua KPK Abraham Samad dalam proses menuju pilpres 2014 lalu.

Langkah fungsionaris partai berlambang banteng itu dinilai terlambat dan sarat kepentingan. Evaluasi terhadap kiprah Abraham Samad, menurut dia, sudah harus dilakukan sejak awal terpilihnya pemerintahan baru.

"Apakah PDI Perjuangan juga akan mempertanyakan hasil audit KPK terhadap 34 menteri yang kini menjabat?," ujarnya.

Untuk itu, PMKRI meminta masyarakat lebih cerdas memahami upaya pengrusakan KPK yang tengah berlangsung saat ini. Presiden Joko Widodo juga diminta segera mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK dari intervensi lembaga tinggi lain.

Stanislaus juga menyatakan bahwa PMKRI akan tetap menggalang dukungan untuk menyelamatkan KPK dari ulah oknum luar yang dinilai tidak bertanggungjawab. "Bubarkan semua partai yang mau mengusik kekuatan KPK memberantas korupsi," tegasnya.

Seperti diketahui, polemik KPK dan beberapa lembaga lain yang berlangsung saat ini kembali mencuat setelah Calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut.

Walaupun telah diloloskan DPR, presiden akhirnya tetap menahan pelantikan Budi Gunawan dan menunjuk Wakil Kapolri Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, hingga proses hukum selesai.