Prahara Partai Golkar
KPK Awasi Potensi Uang Negara Mengalir ke Munas Golkar
Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi potensi uang negara dipakai untuk Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi potensi uang negara dipakai untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Kan ada pengurus partai (Golkar, red) yang juga penyelenggara negara," demikian ujar juru bicara KPK Johan Budi SP kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2014).
Tak sedikit kader Partai Golkar tercatat sebagai penyelenggara negara. Sebut saja Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin. Tak sedikit juga kader Golkar sebagia pimpinan daerah.
Johan menegaskan, KPK bukan membidik Partai Golkar tapi potensi uang negara yang beredar di pertarungan munas tersebut, karena bisa jadi mengalir dari kantong-kantong kader pejabat penyelenggara negara.
Penggunaan uang negara untuk hajatan politik pernah terjadi di Kongres Partai Demokrat pada 2010. Di acara pemilihan calon ketua umum itu didanai dari uang sejumlah proyek kementerian.
