Rebutan Pimpinan DPR
Rapat Paripurna RUU MD3 Dihujani Interupsi dan Sorakan Anggota DPR
Anggota Komisi III DPR dari PDIP Eva Kusuma Sundari yang mengaku terlibat dalam RUU tersebut pada tahun 2009 menilai ada fatsun yang dilanggar.
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ilustrasi/Suasana sidang Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Sejumlah point dalam Rancangan Undang-Undang MD3:
1. Badan Kehormatan DPR akan diperkuat kewenangannya dan berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan DPR.
2. Meniadakan BAKN. Posisi BAKN digabung ke Badan Keahlian Dewan.
3. Semua fraksi awalnya ingin Banggar DPR dihapus, namun di akhir rapat Panitia Khusus mereka setuju Banggar menjadi alat kelengkapan tetap DPR.
4. Menyepakati pelaksaanaan tugas dan pendukung dewan dengan adanya Badan Keahlian Dewan.
5. Pemeriksaan anggota DPR atau MPR tidak perlu izin presiden, sementara pemeriksaan anggota DPRD tidak butuh izin menteri dalam negeri atau gubernur lagi.
6. Terkait mekanisme pemilihan pimpinan dewan apakah mempertahankan berdasarkan partai pemenang suara terbanyak atau diubah.
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
