Kapolres Pernah Berbisnis BBM Ilegal di Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum rekening gendut Aiptu Labora Sitorus ramai diberitakan, polisi pernah menyidik kasus bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Papua yang melibatkan seorang Kapolres.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Sutarman saat ditemui wartawan termasuk Tribunnews.com di Gedung Nasional Traffict Management Center (NTMC), Cawang, Jakarta Timur menjelaskan, saat itu Kapolresnya langsung ditindak.

"Kapolres sudah ditindak pada waktu itu. Kapolres yang lama sudah ditindak sebelum ini," ujar Sutarman.

Ia menjelaskan, pada kasus bisnis BBM ilegal saat itu, sebetulnya perusahaannya resmi, dan berada dalam bendera Pertamina. Setiap bulan, perusahaan itu punya kuota 300 ton.

Tapi, selain menjalankan bisnis legal, perusahaan tersebut pun menjalankan bisnis ilegal, dengan membeli BBM subsidi dari pihak lain, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

"Ada beberapa modus yang kami temukan. BBM ini kan disubsidi. BBM yang disubsidi kan harganya Rp 4.500, kemudian harga keekonomian Rp 9.500. Katakan ada disparitas selisih harga Rp 5.000. Kalau nelayan bisa membeli 100 liter dengan harga subsidi, daripada melaut dia rugi, dia jual (BBM) kepada kelompok tertentu, tapi dia jual dengan mendapat keuntungan Rp 2.000. Kemudian si pembelinya untung Rp 2.000. Industri untung kurang dari Rp 1.000. Jadi, semuanya untung," paparnya.

Modus yang digunakan saat itu, lanjutnya, hampir sama dengan kasus Aiptu Labora. Tapi, Sutarman tidak menjelaskan detail siapa Kapolres yang ditindak.

"Saya lupa (siapa), sebelum Kapolres yang ini. (Kasusnya) baru-baru juga, terkait perbuatannya yang mirip-mirip seperti ini," ujarnya.

Khusus untuk kasus Labora, polisi sudah menemukan dua perusahaan yang membeli BBM ilegal dari perusahaannya.

"LS sudah kami selidiki, bahwa bahan bakar itu masuk ke PT DL yang ada di beberapa kabupaten di Papua, untuk akhir dari minyaknya," ucapnya.

Untuk itu, polisi saat ini sedang menyidik BBM yang didapatkan secara tidak sah dari perusahaan Aiptu Labora. Sutarman tidak menampik sulitnya mengawasi wilayah Papua yang begitu luas, sehingga pengusaha-pengusaha hitam leluasa menjalankan bisnis ilegalnya.

"Papua kan areanya luas betul, pengawasannya juga jauh, tapi tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak mengawasinya. Dari mulai Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, semua harus mengawasinya," tuturnya. (*)