Seskab: Ada Menteri Singkirkan Dirjen yang Menolak Kongkalingkong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menerima laporan dari PNS mengenai dua kementerian yang diduga melakukan praktek mark-up dan kongkalikong karena peran staff khusus di kementerian itu.

Dipo membantah kementerian dimaksud dari kader partai politik dan ada dugaan penggelembungan anggaran di kementerian itu.

"Surat laporan pengaduan dikirim oleh pihak yang mengatasnamakan abdi negara (PNS) dari dua kementerian yang ditujukan kepada Presiden," kata Dipo di Jakarta, Senin (12/11/2012).

Ketika ditanya pers, Dipo enggan menjelaskan kementerian dimaksud.

Menurut dia, melalui surat-surat aduan tersebut para PNS mulai berani menyampaikan masukan dan melaporkan mengenai tindakan yang diambil oleh menteri atasannya yang diduga berpotensi munculnya kongkalikong yang dapat dan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Salah satu contoh kasus yang dilaporkan adalah terkait upaya untuk menggelembungkan usulan anggaran melalui kongkalikong antara staf khusus menteri dengan calon rekanan pelaksana proyek," tegas Dipo.

Dalam beberapa kasus, menurut Dipo Alam, para staf khusus tersebut memanfaatkan “kedekatannya” dengan menteri, sehingga mendapat kekuasaan khusus untuk menekan para pejabat eselon I, II,dan III (pejabat setingkat Dirjen dan Kepala Bagian) agar menyiapkan atau mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang digelembungkan untuk membiayai program atau kegiatan diciptakan oleh para staf khusus menteri.

Bahkan, lanjut Dipo, dilaporkan juga terdapat sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia mengikuti atau memenuhi permintaan staf khusus menteri akhirnya menjadi korban mendapat sanksi dimutasikan dan disingkirkan dan bahkan ada pejabat eselon I yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri.

"Langkah dan tindakan menteri tersebut telah menimbulkan keresahan bagi para staf di bawahnya," kata Dipo.