Rustriningsih: Mafia Pajak Harus Terus Diberantas

Banyak pengalaman yang dirasakan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih terkait pembayaran pajak. Ia membaginya menjadi dua yaitu sebelum menjadi pejabat, dan setelah menjadi pejabat sedari 1999 sampai dengan sekarang.

"Sebelum jadi pejabat sekitar tahun 1995, perkembangan pelayanan pajak belum semaju sekarang. Dulu, mengakses informasi pajak bukan perkara mudah, terutama di daerah seperti Kebumen," kata mantan Bupati Kebumen dua periode itu, beberapa waktu yang lalu. 

"Tapi saya waktu itu lebih suka menggunakan jasa orang untuk bantu menyelesaikan. Apalagi setelah jadi pejabat, banyak yang membantu," tambahnya. Kini, pelayanan pajak jauh lebih mudah, dan mengakses data pajak sangat mudah dilakukan, terutama melalui Situs Pajak (www.pajak.go.id) selaku situs resmi Ditjen Pajak. “Pelayanan pajak sekarang jauh meningkat, selain adanya Account Representative yang membantu Wajib Pajak, informasi perpajakan juga mudah dilihat melalui situs resminya www.pajak.go.id”, tuturnya.

Terkait dengan reformasi pajak, ia mengaku sudah mendengarnya. Yang menjadi perhatiannya adalah remunerasi. Banyaknya kasus korupsi di bidang perpajakan menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi itu tidak serta-merta menekan praktik penyelewengan dana pajak. Artinya gaji besar tidak menjamin pegawai tidak korup.

Mulai munculnya kasus semacam Gayus Tambunan dan beberapa kasus perpajakan lain yang ia dengar adanya peran whistleblowing system mengandung dua sisi. Di satu sisi, hal itu perlu dilakukan untuk menekan korupsi tetapi harus dilakukan dengan konsisten.

"Pertanyaannya, apa sudah separah itu? Apakah sistem yang dibangun tidak bisa mendeteksi dini praktik-praktik seperti itu?" imbuhnya Rustri di rumah dinasnya di Semarang.

Menurutnya, jika hanya mengandalkan penegakkan hukum tanpa ada perbaikan sistem justru akan menurunkan kredibilitas perpajakan. Apalagi, kasus Gayus merupakan bagian dari gunung es kasus korupsi. 

"Sisi lainnya adalah kalau setiap ada kasus ada persiapan mekanisme antisipasi tingkat kepercayaan masyarakat. Analoginya, satu per satu jendela dan engsel diperbaiki, lama-lama mempersempit ruang gerak," jelas Rustri

Ia mengingatkan, kasus-kasus penegakkan korupsi perpajakan hingga saat ini masih terfokus di tingkat pusat. Baginya perlu ada pembenahan hingga tingkat daerah. Selama ini ia masih banyak mendengar keluhan terutama dari kalangan pengusaha. “Saya dukung kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalau perlu hingga ke daerah-daerah”, ungkapnya.

Sepengetahuannya ada sisi kompromistis dalam penentuan pajak antara wajib pajak dan petugas pajak. Para petugas pajak dikejar target dan pengusaha juga mempunyai keuntungan. “Petugas pajak harus tampil tanpa kompromi, tapi jangan mengorbankan kepentingan pengusaha” jelasnya.

"Para wajib pajak perlu diberi tempat untuk mengadukan petugas pajak nakal tetapi aman dan benar-benar ditindaklanjuti," usulnya.

Narasumber: Rustriningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah