Jakarta Rawan Korupsi
KPK Didesak Tindaklanjuti Temuan PPATK
Komisi Pemantau Pemilu (KPK) siang ini menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak KPK menindaklanjuti
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemantau Pemilu (KPP) siang ini menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak KPK menindaklanjuti temuan PPATK terkait DKI Jakarta sebagai provinsi terkorupsi di Indonesia.
"KPK harus responsif terhadap setiap informasi yang ada (dari PPATK)," ujar Koordinator Pusat KPP, Taufik Akbar saat menggelar aksi didepan gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2012).
Menurut Taufik, didapati ada 46 persen persentasi korupsi DKI tersebut menjadi salah satu bukti ada penyelewengan yang sistematis dan pembiaran dari Gubernur Fauzi Bowo.
Taufik juga menduga, salah satu isi laporan transaksi mencurigakan PPATK itu berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilaporkan SNAK Markus bersama Prijanto ke KPK awal tahun ini.
"Sayangnya untuk laporan korupsi SNAK Markus yang didampingi Prijanto, belum ada satupun pejabat DKI yang dipanggil untuk diperiksa KPK, padahal laporannya masuk Februari lalu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan, KPK juga dapat menggunakan hasil temuan yang dibukukan oleh Prijanto terkait aliran dana yang tidak wajar guna memperkaya diri Fauzi Bowo.
Taufik juga berharap KPK yang dipimpin Abraham Samad ini untuk responsif dan meminta langsung bukti-bukti otentik dari PPATK terkait dugaan korupsi di tubuh Pemprov DKI. Taufik mengakui pihaknya cukup heran dengan kinerja KPK terkait penyelesaian kasus korupsi di terutama yang melibatkan Pemprov DKI.
Klik:
