Saatnya Pemerintah Tegas Terhadap Penyerangan Minoritas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerangan terhadap kelompok minoritas, khususnya Syiah di Sampang, Madura,yang menimbulkan korban jiwa, harus menjadi peristiwa terakhir. Kini, sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan tegas. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari di Jakarta, Senin (27/8/2012).

Menurut Hadjriyanto, penyerangan terhadap kelompok minoritas yang terus-menerus berulang dan berkepanjangan dengan sasaran silih berganti ini sungguh berbahaya. Sebab, peristiwa itu terjadi tak lama setelah penyerangan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah dan melebar ke jamaah Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) di Jawa Tengah. Potensi dan kekhawatiran kejadian yang sama terulang di daerah lainnya bisa terjadi.

"Jangan-jangan nanti akan berlanjut kepada kelompok berikutnya lagi yang minoritas di suatu daerah. Terus berlanjutnya serangan ini sungguh tidak lagi bisa ditoleransi," kata Hadjriyanto.

Ia menegaskan, bahwa kejadian ini bukan persoalan kecemburuan sosial ekonomi lagi, melainkan sudah mengarah pada berkembangannya budaya intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok yang minoritas di suatu daerah. Dan kejadian ini adalah berbahaya karena di Indonesia kemajemukan itu tersegmentasi atau segmented pluralism, yakni suatu kelompok atau jamaah bisa saja mayoritas di suatu daerah, tetapi minoritas di daerah lain.

Saat ini, sudah saatnnya pemerintah mengambil tindakan tegas atas adanya kondisi bahaya tersebut.

"Bayangkan saja kalau suatu saat salah satu kelompok yang minoritas di suatu daerah menjadi korban penyerangan kelompok lain, padahal di daerah lain mereka mayoritas. Saya rasa negara sudah sampai pada tahap perkembangan harus bertindak tegas. Sungguh perkembangan ini sudah terlalu ekstensif dan eksesif!" tegas Hadjriyanto.

Bagi Hadjriyanto, penyerangan di Sampang ini berkaitan dengan kewibawaan negara dan bersifat struktural, serta terkait soal hukum. Karenanya para pelaku kekerasan tersebut harus harus diproses secara hukum.

Dan kejadian atau pun kasus ini bukan persoalan agama. Sebab, sejak lama agama dianggap sebagai urusan privat.

"Sejak lama agama-agama dan tokoh-tokoh agama dipinggirkan. Ada proses periferalisasi dan marginalisasi agama dengan desakan-desakan agar agama tidak dibawa-bawa ke ruang publik. Bahkan, ada tendensi berkembangnya pandangan dan sikap di kalangan msyartakat untuk merendahkan institusi-institusi keagamaan. Maka, merosot lah kewibawaan agama di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat cenderung bertindak sendiri-sendiri dalam menghukum kelompok yang minoritas yang dianggap menyimpang dari mainstream," jelas politisi Partai Golkar tersebut.