Suriah Konflik, RI Sudah Pulangkan 233 TKI
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, menyatakan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, menyatakan pemerintah akan terus bekerja keras memulangkan TKI/WNI di Suriah ke tanah air akibat situasi keamanan yang semakin tidak kondusif di negara tersebut.
Sejak Februari-Mei lalu, Kementerian Luar Negeri telah memulangkan 233 orang termasuk satu jenazah dalam 10 gelombang penerbangan, untuk kemudian diantar oleh petugas BNP2TKI ke daerah asalnya di antaranya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, serta Sulawesi Selatan.
”Saat ini pun sedang dipersiapkan kepulangan sekitar 30-an TKI ke Indonesia, dari jumlah 103 TKI yang ada di penampungan Kedutaan Besar RI, Damaskus, Suriah,” jelas Jumhur dalam pernyataan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (9/6/2012).
Dikatakan Jumhur, sejak terjadinya konflik di Suriah, Maret 2011, pemerintah melalui Kemenlu membentuk tim penanganan penyelamatan TKI/WNI yang diberangkatkan langsung ke negara tersebut.
Sementara itu, Pihak KBRI hingga kini masih menempatkan petugasnya di sekitar wilayah utama konflik, yakni Homs, Hama, dan Daraa guna tugas evakuasi terhadap para TKI/WNI.
”Di luar itu, ada belasan anggota TNI yang menjadi ’observer’ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Suriah. Jadi, pemerintah bahu-membahu melakukan berbagai cara penyelamatan maupun tindakan evakuasi untuk TKI/WNI di lokasi terkepung konflik,” ujar Jumhur.
Terkait upaya pemulangan, lanjutnya, jika di negara Suriah mengalami larangan terbang maka evakuasi TKI/WNI akan dilakukan menempuh jalur darat ke negara Libanon dan Jordan, hingga selanjutkan diterbangkan ke Indonesia.
Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, total penempatan TKI di Suriah mencapai 11.760 orang. Sebagian besar atau 11.559 merupakan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan 201 terdiri TKI sektor formal yang bekerja di pengguna berbadan hukum atau perusahaan.
”Pemerintah juga memberlakukan kebijakan penghentikan sementara (moratorium) penempatan TKI ke Suriah sejak 9 Agustus 2011,” tegas Jumhur.
Baca Juga:
