Otsus Papua Tak Serta Merta Selesaikan Masalah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah sosial politik di Papua seakan tidak kunjung selesai. Dari waktu ke waktu masalah tersebut semakin menggelembung tanpa solusi yang tepat dan efektif baik dari pemerintah pusat (PP) maupun provinsi.

Pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada Pemrov Papua dengan dana APBN sebesar Rp 28 triliun sejak 2008, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi daerah, dianggap tidak serta merta meredakan masalah.

"Justru, berbagai jenis inkonsistensi otonomi khusus dan penyelewengan kekuasaan serta korupsi tingkat lokal meningkat tajam," ujar Direktur Riset Ekonomi dan Kuangan Sabang Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa, Jumat (04/11/2011).

Beberapa waktu lalu, katanya, muncul berbagai konflik berdarah yang merengut korban jiwa, demonstrasi, dan pemogokan di Freeport yang merugikan penerimaan negara USD7 juta/hari dan kisruh Kongres Papua III Oktober 2011.

Ekskalasi penggunaan kekerasan juga semakin tinggi baik oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) maupun pihak sipil bersenjata tak dikenal (diduga OPM).

Kongres Papua III, imbuhnya, memang sangat sensitif karena terindikasi kuat sebagai kegiatan makar, separatisme terorganisasi dan terencana. Korbanpun berjatuhan setiap hari, baik rakyat sipil maupun aparat keamanan.

"Hal ini mengindikasikan bahwa sustainability pembangunan ekonomi politik di Papua masih rapuh. Sejauh ini, pemerintah pusat lebih suka menggunakan pendekatan keamanan dan sosial-politik. Namun penggunaan kekerasan yang berlebihan dan represif, berpotensi menciptakan masalah baru dikemudian hari. Dalam hal ini PP sebaiknya tidak berlebihan (overreact) dalam penggunaan aparat keamanan agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang tidak perlu," paparnya.

Untuk mendapatkan gambaran holistik, Wahyu menyarankan, baiknya dikaji ulang akar permasalahan sebenarnya dan diformulasikan kembali (re-formulation) strategi penyelesaian konflik Papua secara komprehensif dan integratif.

Salah satunya, melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

"Semoga hal ini, juga menjadi perhatian dan pertimbangan UP4B, sebuah tim dadakan yang dibentuk Presiden untuk mengatasi konflik di Papua," Wahyu mengharapkan.