Fokus Kasus Suap, DPR Rencanakan Rapat Rutin Dengan Mennakertrans

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chaerul Mahfiz menegaskan pihaknya akan fokus pada kasus dugaan suap di Kemennakertrans. Pasalnya, kasus tersebut sudah sangat menjadi perhatian publik.

"Kita akan fokus awasi gerak langkah Kemenakertrans karena ini sudah menyangkut persoalan hukum dan mengemuka di publik," ujar Irgan di gedung DPR, Jakarta, Kamis(8/9/2011).

Demi penyelesaian kasus tersebut, Komisi IX DPR lanjut Irgan juga akan menggelar rapat rutin sekaligus memantau alokasi anggaran Kemennakertrans.

"Jadi kita minta penjelasan langsung dari menteri agar lebih jelas dan transparan dan tidak membuat bingung masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengaku sama sekali tidak bertanggung jawab atas kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT).

"Kita sebagai mitra kerja Kemennakertrans tidak bertanggung jawab soal uang Rp 500 Milliar itu, karena tidak sesuai dengan prosedur, "jelasnya.

Menurut Ribka,dalam tahapan sebelumnya Komisi IX DPR sama sekali tidak pernah menyinggung soal pembahasan proyek tersebut.

"Kita tahunya dari running text di televisi tahu-tahu ada 500 M, padahal enggak pernah ada pembahasan,"jelasnya.

Komisi IX lanjut Ribka juga akan mengevaluasi anggaran transfer daerah agar tidak dimainkan oleh calo anggaran.

"Kita akan evaluasi PPID (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah), apakah ini masalah pada pengambil kebijakan atau teknis. Ini akan jadi evaluasi untuk anggaran 2012," pungkasnya.