TKW Dipancung di Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi Sangat Ingin Perubahan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai Pemerintah Arab Saudi sebenarnya sangat ingin terjadi perubahan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai Pemerintah Arab Saudi sebenarnya sangat ingin terjadi perubahan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di negaranya. Hal ini tampak dengan sikap Pemerintah Arab Saudi yang menandatangani nota kesepakatan awal pada 28 Mei lalu.
"Sejak 40 tahun, Saudi memang tidak mau atur ini sebagai bagian dari pemerintahan. Ini urusan swasta murni sejak pengiriman pertama 40 tahun lalu. Tapi sejak 28 mei lalu itu Pemerintah Saudi mulai akui itu juga urusan pemerintah," ungkap Muhaimin saat ditemui di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (24/6/2011).
Muhaimin mengatakan sejak Januari lalu, seperti telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia melakukan soft moratorium pengiriman TKI ke Arab. Implikasinya, lanjut Muhaimin, terjadi kelangkaan TKI. Kemudian, secara luar biasa, Pemerintah Arab menandatangani nota kesepahaman pada 28 Mei lalu. Nota itu ditandatangani Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi dan BNP2TKI di Jeddah, Arab Saudi.
"Jadi sebetulnya Pemerintah Saudi sangat-sangat ingin terjadi perubahan. Dari nota kesepahaman yang sudah ditandatangani, kita akan dorong ke MoU (Memorandum of Understanding)," tegasnya.
Lebih lanjut, Muhaimin mengatakan Pemerintah Arab sendiri belum memberikan tanggapan resmi setelah Presiden SBY menginstruksikan pemberlakuan moratorium yang efektif pada Agustus mendatang. Meski begitu, Muhaimin mengaku mendapat pesan dari Menaker Arab yang mengaku akan menjadikan momentum saat ini untuk mencari jalan terbaik. Pesan itu diterima Muhaimin dua hari yang lalu.
Sementara itu, disinggung tentang MoU yang diharapkannya, Muhaimin menjelaskan pihaknya mendorong peningkatan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani pada 28 Mei lalu. Kemudian, Muhaimin juga ingin agar ada asuransi menyeluruh terutama soal penggajian di tempat kerja.
"Ketiga dibikin satgas atau task force antara kedua negara, keempat penyempurnaan isi mou. Kita harap isi MoU itu misalnya hari libur, paspor dipegang yang bersangkutan, lalu boleh bawa handphone boleh akses komunikasi. Syaratnya itu, baru MoU, baru kita tandatangan," imbuh Muhaimin seraya mengatakan perundingan dengan Arab diperkirakan bakal terjadi awal Juli nanti.
