Ical Santai Sikapi Isu Pajak Gayus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie menjawab dengan enteng pertanyaan salah satu peserta orientasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perihal terpidana mafia pajak, Gayus HP Tambunan.

Bertempat di Hotel Atlet Century Park di lantai 1, Jakarta, Selasa (25/1/2011), Aburizal membeberkan perihal masalah Gayus dan Lapindo yang kerap dikaitkan dengan dirinya. "Di Bali pertanyaan sama soal ketemu Gayus itu diisukan. Begitu juga menyangkut masalah pajak," kata Aburizal.

Aburizal yang biasa disapa Ical ini menyebut, pengelolaan pajak di Indonesia berdasar pada sistem self assessment. Wajib pajak harus menghitung sendiri besar pembayaran pajak.

"Karena itu sistemnya, pemungut pajak tentu ingin jumlah pemasukan yang besar, dan wajib pajak ingin membayar paling kecil. Akhirnya, ada perbedaan," ujarnya.

Ical menjelaskan, untuk menengahi perbedaan tersebut, pengadilan pajak menjadi lembaga penimbang. Bahkan bila kemudian, keputusan dari pengadilan pajak dirasa berpihak, wajib pajak bisa membawa ke meja mahkamah Agung. Di MA, keputusan tentang nilai pembayaran pajak final.

"Kalau lihat di Amerika, jumlah yang berada di pengadilan yang besar bukan kriminal. Yang ada adalah pengadilan pajak. Tapi itu tidak dipolitisir, biasa saja. Kan perbedaannya yang satu ingin
pajak paling kecil, pemungut pajak ingin yang paling besar," ungkapnya seraya mengutip pernyataan teranyar mafia terpidana, Gayus HP Tambunan.

"Sudah dibantah Gayus sendiri. Dikatakan saya telah berikan penyuapan pada Gayus, atau perusahaan-perusahaan saya. Perusahaan itu perusahaan publik dan keluarga saya hanya memiliki yang mionoritas," ucapnya.

"Kalau Bumi Resources dikatakan itu absolut, keluarga saya hanya memiliki tiga persen. Tetapi karena politik maka diketengahkan seolah-olah keluarga saya, bahkan saya," imbuhnya.

Mantan Menko Perekonomian ini mengingatkan, Mahkamah Agung telah memenangkan Kaltim Prima Coal, anak usaha Bumi Resources, dalam kasus sengketa pajak. MA telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam laman resmi MA itu disebutkan, putusan itu dikeluarkan pada 24 Mei 2010. Kasus itu diajukan kepada MA pada 29 Maret dengan Nomor Register 141 B/PK/PJK/-2010. Putusan MA tersebut menguatkan putusan Pengadilan Pajak sebelumnya bahwa landasan Direktorat Pajak dalam penyidikan KPC tidak sah.

 "Karena nggak berhasil di masalah perusahaan, diciptakanlah kasus Gayus. Apalagi, Gayus sendiri sudah katakan kalau disuruh seperti itu," katanya.

Ical mengatakan, skenario pertemuan jahat Gayus dengan dirinya di Bali lulah lantah, lantaran saat Gayus di Bali, dirinya masih berada di Palembang.

"Saya pemain tenis jadi saya ingin latihan tenis. Gayus bukan pemain tenis tiba tiba ada di sana.
Yang lucunya lagi diceritakan ketemu saya hari jumat. Padahal, jumat malam saya masih di  Palembang, dan tiba di Bali jam 2 pagi. Jadi dari waktunya tidak cocok," paparnya.

Ical menyebut, peristiwa di Bali sebagai pertolongan sang ilahi atas rencana jahat manusia terhadap dirinya selama ini. "Jadi dicreate skenarionya oleh Allah SWT. Skenario tidak jalan karena jahat," tuturnya.  "Lagipula pegawai saya 40000 orang. Kalau mau ketemu orang masa saya harus ketemu sendiri. Suruh saja satu dari 40 ribu orang untuk ketemu itu lebih mudah. Ngapain saya harus ketemu terlalu banyak pekerjaan lain."(*)