RUU Keistimewaan Yogyakarta
Ada Gelagat Parpol Koalisi SBY-Boediono Balik Badan
Politisi PDI Perjuangan mencium gelagat tak sedap dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan mencium gelagat tak sedap dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sejumlah parpol yang sebelumnya menyerukan dukungan penetapan, ditengarai bakal balik badan, dan kemudian mendukung pemilihan.
"Saya sudah bicara dengan beberapa teman dan saya baca di media, di mana dalam satu fraksi bisa dua pendapat. Ini tanda-tanda akan balik kanan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Namun demikian, Ganjar tak menyebut partai politik mana yang terindikasi bakal balik badan. Ganjar justru menyebut, pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta bakal terjadi polarisasi.
"Itu tergantung kekuatan politik. Saya lihat akan terjadi polarisasi kekuatan kembali karena setgab akan berpengaruh atau paling tidak akan memengaruhi," ujarnya seraya memastikan, PDI Perjuangan tetap mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta.
"Kalau sampai hari ini PDIP tetap belum ada perubahan apa-apa," tuturnya.
Dia berharap, para pemimpin bangsa sadar dan tidak terjerumus untuk membela kepentingan pribadi atau kelompok dalam menyelesaikan RUU Keistimewaan Yogyakarta. "Jangan sampai nambah-nambahi lah kalau kita mau baik. Tapi kalau tidak, ya sudah kita akan berinvestasi pada kekacauan," sergahnya.
Sejauh ini sikap fraksi parpol belum berubah. Enam fraksi menyokong penetapan, yakni Fraksi PDI-P, Partai Golkar, PKS, PPP, Gerindra, dan Hanura. Sementara satu fraksi pendukung pemilihan adalah Partai Demokrat. Dua fraksi yang tersisa, yakni PAN dan PKB disebut-sebut belum bersikap.(*)