Lestari Moerdijat: Cegah Penyebaran Hoaks Demi Proses Pembangunan yang Lebih Demokratis

TRIBUNNEWS.COM - Ekskalasi penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial masyarakat harus segera dicegah, demi keberlangsungan proses pembangunan nasional yang lebih demokratis.

"Tak bisa dipungkiri menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema 'Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/5/2023).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu dihadiri oleh Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si (Dirjen Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. (Pakar Komunikasi Politik dan Dosen Komunikasi Universitas Airlangga), dan Titi Anggraini (Dewan Pembina Perludem) sebagai narasumber.

Selain itu hadir pula Wahyu Dhyatmika (Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia / AMSI – CEO Tempo Digital) sebagai penanggap.

Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Angka itu berarti kenaikan 24 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Menurut Lestari, indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi.

Menjelang tahun pemilu, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, propaganda merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa lalu, bahkan pada Babad Tanah Jawa yang baru terjadi pembelokan sejarah.

Menjelang pemilu, tambah Rerie, penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju.

Rerie sangat berharap segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai.

Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong berpendapat disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia.

Diakui Usman menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Untuk mengatasi hal itu, Usman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif.

Langkah preventif, tambah dia, dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar. Pada 2023, ungkap dia, pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital terhadap 25 juta masyarakat.