Polisi Siapkan 5.369 Personel Pengamanan Kawal Massa Aksi di Depan Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi masyarakat dan mahasiwa akan kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Polisi menyiapkan ribuan personel pengamanan untuk aksi unjuk rasa tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menuturkan sebanyak 5.369 personel gabungan akan dikerahkan.

"Khusus pengamanan di DPR ada 5.369 personel," kata Susatyo dalam keterangan, Senin (1/9/2025).

Kegiatan pengamanan dilakukan humanis, tanpa senjata api.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

Susatyo mewanti-wanti massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib. 

Massa dilarang bakar ban, rusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ucap dia.

Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi menyebut sifatnya situasional. 

Namun warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

“Arus lalin situasional melihat ekskalasi massa dilapangan. Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

Dalam kesempatan itu, Susatyo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

“Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” ujar dia.

Adapun aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR ini menuntut dicabutnya fasilitas dan tunjangan DPR, menghentikan represifitas terhadap rakyat, dan berikan keadilan bagi korban.

Apa saja tuntutan pendemo ?

Meski belum ada daftar tuntutan resmi namun  diperkirakan isu yang diangkat selaras dengan gerakan nasional terkait DPR dan kebijakan pemerintah.

Diantaranya yang mengemuka dari tuntutan pendemo beberapa hari ini :

• Penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR.
• Desakan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.
• Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR dan Polri.
• Transparansi pemerintah
• Reformasi kepolisian
• Membebaskan pengunjuk rasa yang ditangkap dan sebagainya