Dihalau Polisi, Ratusan Pengemudi Ojol Kecewa Tak Bisa Sampaikan Aspirasi di Depan Gedung Kemenhub

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang sudah bersiap menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus menelan kekecewaan.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025), batal dilanjutkan karena aparat keamanan mengalihkan massa ke kawasan Patung Kuda, Monas.

Baca juga: Tuntut Keadilan Tarif, Pengemudi Ojek Online Dorong Motor dari Balai Kota ke Kementerian Perhubungan

Pantauan Tribunnews di lokasi, para driver ojol yang tergabung dalam berbagai komunitas mulai berdatangan sejak pukul 10.00 WIB.

Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan atas kebijakan potongan aplikator yang dinilai semakin memberatkan.

Namun harapan untuk menyuarakan aspirasi langsung di depan kantor Kemenhub pupus setelah barikade polisi menghalangi akses menuju Jalan Medan Merdeka Barat.

Petugas mengarahkan massa ke area Patung Kuda sebagai titik unjuk rasa alternatif.

"Kami sudah kooperatif, saya selalu siap dihubungi oleh Polisi, dari Polres sampai Polda, tapi tidak ada yang menghubungi saya," tegas Ketua Umum Serikat Pengenudi Online Indonesia (SePOI), Mahmud Fly, di atas mobil komando.

Ketegangan pun sempat terjadi saat massa pengemudi ojol mendorong barikade kepolisian. Namun, peristiwa itu tak berlangsung lama.

Baca juga: Temui Massa Ojol, Kapolres Jakarta Pusat Minta Perwakilan Sampaikan Tuntutan ke Kemenhub

Setelah bernegosiasi, massa aksi saat ini masih tertahan dan menyampaikan aspirasinya.

Mereka melakukan orasi dan menyerukan agar pemerintah segera membuat regulasi yang adil bagi driver ojol.

Aparat kepolisian tampak berjaga ketat di sekitar area Patung Kuda. Arus lalu lintas menuju Jalan Merdeka Selatan pun masih dialihkan.

Sampai berita ini diturunkan, perwakilan pengemudi masih berupaya meminta kesempatan bertemu langsung dengan pihak Kemenhub.

Mereka berharap keluhan terkait potongan aplikator dan tarif hemat bisa segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.