Penolakan Pembangunan PIK 2, Benarkah Jadi Alat Politik Menggoyang Pemerintah?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menegaskan bahwa kelompok yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tangerang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kelompok khilafah dan FPI. 

Menurutnya, gerakan kelompok ini selalu menggiring masyarakat untuk tidak percaya terhadap Pemerintah.

Baca juga: Para Pekerja Berharap Polemik PIK 2 Tidak Menjadikan Mereka Jadi Korban

“Jadi di mana ada keributan, di sana kelompok khilafah dan FPI menunggangi dan memporak porondakan yang sudah ditata oleh pemerintah. Tujuannya satu memang anti kepada Indonesia dan menghendaki Indonesia itu runtuh hilang," kata Habib Syakur dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

Dia menilai kelompok khilafah memiliki niat jahat yang bertentangan dengan kaidah Islam, dengan sasaran utama menggagalkan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Selain menolak proyek strategis nasional, kelompok ini juga disebut tidak menginginkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

Habib Syakur menekankan FPI, meskipun kelompok ini berdiri sendiri, ada kesamaan pemikiran dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam menolak PSN.

"FPI dan HTI ini sangat anti terhadap Jokowi. Mereka melihat Jokowi sebagai musuh bersama, padahal program strategis nasional ini berkelanjutan hingga era Prabowo," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menduga kelompok ini juga memainkan isu rasial terkait PIK 2, yang dikenal sebagai kawasan eksklusif dengan dominasi etnis tertentu. 

Padahal, proyek ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang harus dihormati sebagai buah karya pengusaha dalam negeri.

Baca juga: Ada Apa di Balik PSN  PIK 2?

Untuk itu, Habib Syakur mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh propaganda kelompok-kelompok yang berupaya menggiring opini negatif terhadap pemerintah. 

Dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat keimanan dalam menghadapi isu-isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan kegaduhan.

"Rakyat tidak boleh terpengaruh dengan dakwah mereka karena propaganda mereka," pungkasnya.