Mengintip Persiapan Program MBG di Dapur SPPG Cakung Jaktim, Shift Pertama Mulai Bekerja Pukul 16.00

Mengenai menu kata Irfan, SPPG yang dipimpinnya menyiapkan makanan berupa nasi putih, ikan dori filet, telur orek, wortel dan tauge tumis serta buah.

"Untuk besok ada nasi, ikan dori fillet, telur orek, wortel, tauge tumis dan buah," kata Irfan.

Sebanyak 50 orang yang bekerja pada hari ini menurut Irfan akan memasak sebanyak 3.059 porsi untuk sekolah dan 437 porsi untuk Posyandu. 

Jumlah total penerima manfaat ada 3.496 porsi.

Adapun penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur ada 13 sekolah dan 7 Posyandu.

Dalam penerapannya, program ini kabarnya akan melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasional di seluruh Indonesia. 

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan kepada awak media kemarin.

Dalam data yang dibagikan BGN RI, wilayah SPPG atau dapur operasional itu telah tersebar di beberapa wilayah mulai dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Banten, Bali hingga Gorontalo. 

Kemudian ada juga beberapa titik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. 

Selanjutnya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat serta Sumatera Utara. 

Dalam data tersebut, setiap SPPG atau dapur operasional di setiap Provinsi itu akan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, nantinya dapur-dapur tersebut akan beroperasi secara bertahap. 

"Sedang dipersiapkan agar bertahap dapat dimulai besok," ujar Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar menggunakan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dalam negeri, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes). 

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).