Pemerintahan Prabowo Digadang Nihil Oposisi, JK Yakin Kritik Akan Tetap Datang dari Internal

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) merespons soal komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang.

Pemerintahan tersebut digadang akan nihil partai politik yang berada di luar pemerintah atau oposisi.

Menyikapi hal itu, JK tetap yakin kalau kontrol atau kritik terhadap jalannya pemerintahan akan tetap ada dan hadir dari internal pemerintahan itu sendiri.

"Terjadi di dalam ya akan terjadi perbedaan pendapatnya di dalam," kata JK saat ditemui awak media di Jakarta Convention Center (JCC) usai peluncuran buku Kabinet Indonesia Bersatu I, Kamis (10/10/2024).

JK meyakini kalau pendapat dan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap hadir.

Baca juga: Nasib Gus Miftah di Pemerintahan Prabowo Usai Ejek Penjual Es, Ini Pernyataan Gerindra & Istana

Meski kata dia, bentuk kritik yang nantinya ada yakni soal perbedaan pendapat yang terjadi antar pemerintah.

"Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada," tutur dia.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029 mendatang digadang akan nihil oposisi.

Dalam artian lain, seluruh partai politik baik yang menjadi lawan di Pilpres 2024 terlebih yang menjadi koalisi, akan tergabung dalam pemerintahan tersebut.

Kekinian, sinyal gabungnya partai politik di pemerintahan Prabowo-Gibran akan datang dari PDIP setelah adanya kabar kalau akan terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo.

Hanya saja, hingga hari ini belum diketahui kapan agenda pertemuan itu terealisasi. Pasalnya, kedua sosok tersebut disebut masih sama-sama mencocokkan jadwal pertemuan.

Dengan bergabungnya PDIP nantinya, maka dipastikan seluruh partai politik baik di eksekutif maupun legislatif akan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.Terkait dengan kondisi ini, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim partainya akan tetap kritis apabila nantinya bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto.

Hasto mengatakan, apapun sikap politik yang akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pasti terkait ideologis.

"Ketika kami berada dalam pemerintahan pun, kami menyampaikan berbagai kritik-kritik konstruktif," kata Hasto di Kampus STIPAN, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Dia menegaskan, PDIP akan menyampaikan penolakan terhadap impor pangan seperti beras. 

Hasto mengingatkan agar pemerintah mengendepankan peneliti sebelum membuat kebijakan.

"Jadi apapun posisi politik PDIP, demokrasi dan kekuasaan itu memerlukan kontrol. Demokrasi memerlukan check and balance. Dan itu dilakukan atas dasar sikap PDIP sebagai partai ideologi," ucapnya.

Dia menuturkan, komunikasi terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo sudah berjalan.

"Tinggal menunggu momentum dan waktunya untuk mengadakan pertemuan itu," ucap dosen Universitas Pertahanan ini.

Hasto menjelaskan, Megawati dan Prabowo memiliki hubungan historis yang sangat kuat.

Selain itu, kata dia, Gerindra dan PDIP juga memiliki banyak kesesuaian dalam platform partai, terutama soal kedaulatan pangan, energi, keuangan, pertahanan, nation and character building, dan peningkatan kualitas pendidikan.

"Sehingga inilah yang akan banyak mewarnai hubungan antara kedua pemimpin, termasuk partai politik. Bagi PDIP, kepentingan bangsa negara selalu dikedepankan," tegas Hasto.