Soal Cawagub DKI, Pengamat Politik: Terlalu Lama Anies Baswedan 'Menjomblo'
Burhanuddin Muhtadi turut menyoroti soal pengumuman Cawagub DKI, menurutnya hal ini harus segera diputuskan karena Anies sudah lama 'menjomblo'
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtadi turut menyoroti terkait persoalan pengumuman nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang baru.
Baharuddin menyebut Partai Gerindra dan PKS memang harus menemukan titik temunya.
Mengingat Anies dinilai sudah 'menjomblo' terlalu lama.
Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program 'Apa Kabar Indonesia Malam' yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Selasa (21/1/2020).
Sebelumnya, Baharuddin menilai lamanya proses menemukan pengganti untuk cawagub DKI ini dikarenakan adanya pertauran soal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Di mana pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
"Sebenarnya ini, terkait dengan aturan soal pemungutan suara, kemudian menyebabkan banyaknya deadlock pada proses pergantian wakil kepala daerah," ujarnya.

Hal ini berbeda dengan peraturan yang berlaku saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu dalam peraturannya, Ahok dapat menunjuk calon wakil gubernur yang akan mendampinginya.
"Ketika Pak Ahok jadi gubernur karena menggantikan posisi Pak Jokowi yang naik kelas jadi presiden, ia dengan mudah mencari wakil gubernurnya yakni Djarot Saiful Hidayat," jelasnya.
"Karena pada waktu itu PP nya lain kan, dia menunjuk Djarot meskipun ada Pak Boy Sadikin yang sebelumnya sempat dinominasikan oleh partai PDI-P," ungkapnya.
"Tapi Ahok menunjuk sendiri, dan itu sah saat itu. Namun kalau untuk sekarang kan tidak," imbuh Baharuddin.
Pengamat politik ini kemudian mengatakan bahwa ini merupakan persoalan politik.
"Jadi lagi-lagi ada persoalan politik juga, yang membuat sulitnya kepala daerah memilih wakilnya yang karena ada halangan itu harus digantikan," kata Baharuddin.
Terkait dengan cawagub DKI ini, Baharuddin menyebut ini untuk kepentingan publik.
