Banjir di Jakarta
Jokowi Sebut Masterplan Banjir di Jakarta Sudah Ada sejak 1973: Tidak Usah Lah, Ada Ide-ide Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mempunyai satu visi yang sama untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mempunyai satu visi yang sama untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.
Jokowi menekankan pentingnya untuk melakukan pelebaran sungai sebagai upaya pengendalian banjir.
Ia mengatakan, DKI Jakarta mempunyai 14 sungai yang semuanya perlu dilebarkan.
"Jakarta itu ada 14 sungai, bukan hanya Ciliwung saja. Ada Pesanggrahan, Buaran, Mookervart, Kali Cipinang, Kali Sunter, dan lain-lainnya. Semuanya perlu dilebarkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2020), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Jokowi melanjutkan, pemerintah pusat dan perintah daerah Jabodetabek harus memiliki satu visi.
Sebab, Jakarta sudah memiliki masterplan penanganan banjir sejak 1973 silam.
Sehingga, ia mengimbau semua pihak yang terkait harus melakukan semua yang sudah ada.

Jokowi menyebut, tak perlu membuat ide baru untuk mengatasi banjir, karena perencanaannya sudah ada.
"Masterplan Jakarta itu sudah ada, sejak tahun 1973. Harus melakukan apa ada semuanya," kata Jokowi.
"Jadi tidak usah lah, ada ide-ide baru. Masterplan-nya udah ada kok," jelasnya.
Jokowi berujar, dirinya tidak mempermasalahkan normalisasi atau naturalisasi yang akan jadi mekanisme pelebaran sungai.
Ia hanya ingin, solusi utamanya yaitu melebarkan sungai Jakarta.
"Sungai semuanya dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi atau naturalisasi silakan, yang penting dilebarkan," ujar Jokowi.
Pernyataan Anies Baswedan soal Normalisasi dan Naturalisasi
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).