Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Dilema Terbelenggu dengan Janjinya Tidak Akan Ada Penggusuran

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang dilema.

Alasannya lebar sungai di Jakarta makin sempit karena terokupasi rumah penduduk.

Di sisi lain, Anies Baswedan terbelenggu dengan jargon janji kampanye menata tanpa penggusuran.

Baca: Daftar Korban Jiwa Banjir Jabodetabek, Terbanyak di Kabupaten Bogor, Termasuk Anak Usia 5 Tahun

"Semua kali menyempit karena ada okupasi dari masyarakat. Kan kali perlu dilebarkan supaya daya tampung lebih banyak. Tapi karena janji kampanye pak Anies tidak ada penggusuran, maka dia terbelenggu oleh janji itu," ungkap Gembong Warsono kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

Karena terbelenggu dengan janjinya sendiri, Anies Baswedan menurutnya hanya tertegun tanpa tindakan.

Baca: Berbeda Pendapat dengan Anies Baswedan, Basuki Hadimuljono: Saya Tidak Dididik untuk Berdebat

Menurutnya, pelebaran sungai mau tidak mau harus dilakukan jika ingin Jakarta bebas banjir.

Sebab kata dia, salah satu masalah utama Jakarta kebanjiran karena upaya-upaya ilegal warga yang mengokupasi tanah di bantaran sungai.

Baca: Ahok dan Anies Sama-sama Alami Banjir saat Menjabat Gubernur, Ini Data Banjir Jakarta Lima Tahun Ini

Upaya-upaya itu membuat lebar sungai tak kunjung bertambah.

"Karena terbelenggu, dua tahun nggak ngapa-ngapain. Problemnya di situ. Yang pasti, perlu kita ingatkan kepada pak Anies, bahwa seluruh kali yang ada di Provinsi DKI Jakarta itu tidak ada satupun yang tambah lebar," kata Gembong.

Petisi pencopotan Anies Baswedan

Petisi pencopotan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali viral di tengah bencana banjir yang melanda ibu kota.

Padahal petisi pada laman change.org itu dibuat sejak satu tahun lalu.

Lama tak terpantau, kini petisi itu sudah ditandatangani 204.346 terhitung pukul 18.38 WIB dan terus meningkat.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.

Baca: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Mau Naturalisasi atau Normalisasi, Ya Kerjakan Jangan Tidak