Banjir di Jakarta, Anies Baswedan Beda Pendapat dengan Menteri PUPR soal Normalisasi Kali Ciliwung

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berbeda pendapat terkait solusi banjir di Jakarta.

Menurut Basuki, pemukiman warga tak hanya memadati bantaran sungai, melainkan sudah menutupi bagian palung sungai.

Selama penyusuran Kali Ciliwung, Menteri Basuki menyebut, rencana normalisasi Ciliwung dari 33 kilometer, yang terealisasi baru 16 kilometer.

Sehingga daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi inilah yang tergenang banjir.

"Lebarnya (sungai) berkurang, jadi harus kita lebarkan lagi," ujar Basuki Hadimulyono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (2/1/2020).

"Sekarang rumah sudah tidak di bantaran, tapi di palung sungainya," lanjutnya.

Sehingga, ia meminta Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk membujuk warga agar tinggal di palung sungai.

"Ini bukanlah hal yang mudah, ini keahlian beliau (Anies Baswedan) untuk upaya persuasif dengan masyarakat," ungkapnya.

Ia menyebut normalisasi Kali Ciliwung yang baru sebagian ini masih aman dari luapan air.

Baca: Jokowi Turut Menyinggung Soal Polemik Normalisasi Sungai Ciliwung, Anies Baswedan Beri Tanggapan Ini

"Dalam penyusuran Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer," katanya.

"16 kilometer itu kita lihat aman dari luapan," jelas Basuki.

Namun, menurut Anies Baswedan, tak ada pilihan lain agar terbebas dari banjir, selain mengoptimalkan program normalisasi Kali Ciliwung.

Di era Gubernur Anies Baswedan, proyek normalisasi telah diganti dengan istilah proyek naturalisasi Sungai Ciliwung.

Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai.

Baca: UPDATE TERKINI: Data BNPB, Jumlah dan Nama-Nama Korban Bencana Banjir di Jabodetabek, 30 Orang Tewas

Inilah yang menjadi kendala melanjutkan program normalisasi yang dilakukan Kementrian PUPR.