Sebut Jakarta Tak Sebanding dengan Shanghai, Sutiyoso: Tapi Tidak Jelek-Jelek Amatlah

"Jadi kebijakan itu diatur topdown, itu sama dengan kita pada saat kita orde barulah, jadi seperti itu mereka," tambahnya.

Sutiyoso menuturkan di negara non-demokrasi mereka tidak mengalami masalah saat akan menertibkan kampung kumuh atau menggusur pemukiman.

Pasalnya, tidak ada perlawanan dari masyarakat.

Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Pembangunan kota atau bahkan penertiban dan penggusuruan, harus melalui proses panjang.

Di Jakarta, saat gubernur hendak melakukan penertiban wilayah, harus menghadapi rakyat yang menolak, LSM, DPRD Tingkat I, DPRD Pusat serta ketua-ketua dari partai politik.

Hal tersebut yang membuat jalannya pembangunan di Jakarta membutuhkan waktu lama.

"Jadi itu amat berbeda dengan kita yang demokrasi ini. Waktu aku mau menertibkan Kali Angke aja, pertama menghadapi rakyat itu sendiri. Yang kedua LSM, yang ketiga DPRD Tingkat I dan DPRD Pusat, ngadepin lagi ketua-ketua partai politik seperti itu di Jakarta. Jadi prosesnya amat lama, amat panjang," jelas Sutiyoso.

Selain itu, persoalan yang membuat pembangunan di Jakarta tidak secepat Shanghai adalah terkait anggaran.

Sutiyoso menuturkan China adalah negara yang memiliki banyak uang sehingga pembangunan juga akan lebih mudah untuk dilakukan.

Berbeda dengan Indonesia yang anggaran pembangunannya terbatas.

"Nah sudah begitu China itu duitnya banyak sekali. Jadi powerful, duitnya ada, jadi rakyat yang digusur tadi langsung saja dipindahkan ke rumah-rumah susun," terang Sutiyoso.

"Nah apalagi kita ini perlawanannya banyak, menghadapi banyak pihak kalau mau melakukan penertiban kota itu, juga duit tidak ada kan saat itu," tandasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)