PSI Nyatakan Akan Jadi Oposisi di DPRD DKI, Partai Nasdem Menyebutnya Gagal Paham
Bestari Barus mengatakan, boleh saja menjadi fraksi yang mengkritisi di DPRD, namun bukan berarti harus menjadi oposisi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil meraih banyak suara untuk melenggang ke DPRD DKI Jakarta, dalam Pemilihan Umum 2019.
Memang, angka persentase perolehan suara ini masih menurut hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei.
Namun, salah satu calon anggota Legislatif di DPRD DKI dari PSI Patriot Muslim, mengaku optimis di dapilnya yang meliputi Kecamatan Cipayung, Ciracas, Makasar, dan Pasar Rebo di Jakarta Timur, bisa merebut dua kursi di Dewan Kebon Sirih.
"Alhamdulillah hasilnya cukup positif di DKI Jakarta. Untuk dapil DKI Jakarta 6 sendiri kami optimis merebut dua kursi," ujar Patriot saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4/2019).
Ia mengatakan akan menjadi fraksi oposisi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan siap mengkritisi semua kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang dirasa tak menguntungakan warga Ibu Kota.
"Kami akan menjadi oposisi yang konstruktif," kata Patriot.
Baca: Mau Beli Xpander Atau Pajero Sport? Ini Insentif yang Diberikan Mitsubishi di Bulan April
Meski demikian, dirinya mengaku masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tim kami saat ini sedang fokus mengawal perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan," ucap Patriot.
Baca: Gaikindo Ungkap Penjualan Truk Terus Naik, Astra UD Trucks Ekspansi Pasar ke Palembang dan Tangerang
Terkait hal ini, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memberikan tanggapannya.
Ia menilai pernyataan PSI adalah ketidakpahaman belaka. Sebab, di lingkungan provinsi tidak dikenal adanya oposisi, karena DPRD merupakan bagian dari pemerintahan, sementara oposisi hanya ada di DPR RI.
Bestari Barus lantas menyarankan agar pihak PSI membaca kembali aturan dan undang-undang yang berlaku. DPRD dan DPR RI, kata di,a memiliki pola kerja yang jelas berbeda.
Baca: Cerita Sakitnya Sandiaga Uno dan Janji Sang Sahabat Erick Thohir, Membesuknya
"Kalau ada politisi yang mengatakan akan menjadi oposisi (di DPRD), itu hal yang salah. DPRD itu tidak bisa menjadi oposisi karena para anggota Dewan adalah bagian dari pemerintahan daerah. Kalau DPR RI dia bukan bagian dari pemerintah," jelas Bestari Barus saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4/2019).
"Nah, ini jadinya masyarakat yang tidak paham memilih kader yang tidak paham pula. Maka bisa jadi rombongan salah paham kalau betul ia menyebutkan ingin menjadi oposisi. Mana ada oposisi di DPRD? Keliru itu," tambah Bestari Barus.
Bestari Barus mengatakan, boleh saja menjadi fraksi yang mengkritisi di DPRD, namun bukan berarti harus menjadi oposisi.
"Kalau kritis boleh, tapi kalau jadi oposisi itu salah," tegas Bestari Barus.
