APBD Kota Bekasi Tahun 2019 Berpotensi Defisit Rp 333 Miliar

Dampaknya, kinerja pegawai untuk menggarap potensi pendapatan juga menurun sehingga dipolitisasi terjadi defisit.

"Kalau dibilang saat bulan September sudah defisit, itu hanya kepentingan politik yang ingin merusak sistem autopilot yang telah kita bangun. Pada saat saya tetapkan APBD 2018 senilai Rp 5,6 triliun dengan DPRD, itu dalam kondisi kerja. Kalau tidak kerja, yah nggak akan bisa apalagi potensinya banyak dan digali dengan cara kerja melalui penarikan pajak," kata Rahmat.

Dengan situasi seperti ini, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono pasca dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Bekasi pada 20 September 2018 lalu, langsung melakukan berbagai upaya.

Salah satunya mengurangi tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40 persen.