Biro Hukum DKI Dicecar Polisi Soal Dasar Aturan Penutupan Jalan di Tanah Abang
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemeriksaan dalam rangka penyelidikan lanjutan kasus penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Baca: Anies Baswedan Temukan Pelanggaran Saat Tinjau Hotel Sari Pan Pasific
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan kepada polisi oleh Cyber Indonesia atas kebijakan tersebut.
Hari ini, penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan bidang pembangunan dan lingkungan hidup di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Okie Wibowo.
Baca: DPR dan Kementerian Agama Sepakati Kenaikan BPIH Sebesar 0,99 Persen
"Ada 27 pertanyaan," ujar Okie di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Okie mengaku dicecar terkait dasar aturan tentang penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Okie kepada penyidik menerangkan, terdapat Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018.
Baca: PKS Anggap Partai Demokrat Sedang Bermain Tiga Kaki Jelang Pilpres 2019
"Ada Instruksi Gubernur Nomor 17 tahun 2018 tentang penataan Tanah Abang," ujar Okie.
Okie memaparkan prosedur Instruksi Gubernur itu dibuat.
"Lalu instruksinya memerintahkan kepada siapa saja, itu ditanyakan di situ," ujarnya.
Baca: Hakim Vonis Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 Tahun Penjara
