Kebijakan Penataan Kawasan Tanah Abang Dikritik Menhub, Anies: Kita Bekerja Pakai Aturan Bukan Opini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam penataan kawasan niaga Tanah Abang mendapatkan kritikan dari Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi.

Menanggapi kritikan Menhub, Anies menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah melakukan review terkait kebijakan bagi penataan kawasan Pasar dan Stasiun Tanah Abang, untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, dari hasil review tersebut, ada hasil positif yang diperoleh dari sisi 'pengguna' pasar terbesar se-Asia Tenggara itu.

"Jadi kita review (kebijakan di Tanah Abang), alhamdulillah sejauh ini baik dari sisi pengguna Tanah Abang," ujar Anies, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Baca: Faisal Dapat Setoran Rp 31 Juta dari Warga Asing yang Pesan Video Porno Lewat Telegram

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI tersebut menyebut hasil positif itu berasal dari para pengunjung maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan depan stasiun.

"Baik itu mereka yang datang, maupun berjualan di sana," jelas Anies.

Kendati demikian, ia menerima kritik dari Menhub terhadap kebijakan yang tengah diambilnya dalam percobaan penataan kawasan tersebut.

Anies menuturkan Pemprov DKI menerima segala bentuk masukan dari semua pihak, termasuk bagi mereka yang tidak mengapresiasi.

"Tentu saja semua komentar, baik yang apresiasi maupun yang tidak mengapresiasi, itu semuanya kita perhatikan," kata Anies.

Baca: Pengacara Stres Kebanjiran Pesan Singkat Tanyakan Kebenaran Kabar Perceraian Ahok

Namun ia menegaskan bahwa Pemprov DKI bekerja berdasarkan aturan, bukan opini semata.

"Tapi kita menggunakan aturan, bukan opini," tegas Anies.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyatakan tidak setuju jika para PKL berjualan di jalan raya.