Polda Metro, Jabar dan Banten Keluarkan Maklumat Larangan Mobilisasi Massa ke TPS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Banten, mengeluarkan maklumat larangan mobilisasi massa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada Putaran Kedua DKI Jakarta yang akan berlangsung pada Rabu, 19 April 2017.

Ketiga surat maklumat dikeluarkan pada Senin, 17 April 2017 dan ditandatangani ketiga kapolda.

Khusus Maklumat Bersama Polda Metro Jaya, Nomor MAK/01/IV/2017, Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV/2017, dan Nomor 405/KJK/HM.00.00/IV/2017, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.

"Sudah beredar maklumat Polda Metro Jaya intinya larangan pengerahan massa. Sistem keamanan tidak hanya melibatkan Jakarta. Pengamanan juga melibatkan unsur kepolisian serta TNI," Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak ingin ada kumpulan massa, yang ikut mengawasi pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepaka Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ada rencana gerakan massa dari luar dengan alasan macam-macam, kampanye untuk mengawasi kecurangan, misal Tamasya, prinsip kami tidak ingin ada pengelompokan massa," ujar Tito Karnavian di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kelompok tamasya yang dimaksud Tito Karnavian adalah Tamasya Al Maidah, yang dipimpin pelaksanaannya oleh Ansufri Idrus Sambo atau yang akrab dipanggil Ustaz Sambo.

Rencanannya panitia acara hendak mengerahkan minimal seratus orang untuk sekitar 13.034 TPS di Jakarta, pada pencoblosan 19 April mendatang.

Sebelumnya, Ustaz Sambo mengklaim acara tersebut didukung oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Kapolri mengingatkan kembali, setiap TPS sudah ada pengamanannya sendiri, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada pelaksanaan pilkada, mulai dari lembaga pemerintah hingga perwakilan masyarakat.

Baca: Besok Hari Pencoblosan, 30 Ribu TNI/Polri Kawal 13.034 TPS

Oleh karena itu munculnya kelompok baru di TPS, akan menimbulkan kesan tidak baik.

"Keberadaan massa yang terlalu besar di satu TPS pasti memberikan kesan intimidatif, baik psikis, paling tidak psikologi. Mempengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih, pemilih harus bebas dari rasa takut dari apapun, inilah esensi dari demokrasi," katanya.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada 19 April mendatang, ada lebih dari 65 ribu petugas, yang terdiri dari anggota Polri, TNI dan sejumlah lembaga negara lainnya.

Jumlah tersebut menurut Tito Karnavian jauh lebih banyak dari personel yang mengamankan aksi 212. Ia memastikan ada satu anggota Polri untuk setiap TPS di Jakarta.