Polda Metro, Jabar dan Banten Keluarkan Maklumat Larangan Mobilisasi Massa ke TPS

"Tolong jangan terjadi pengumpulan massa apapun alasannya di TPS, apalagi jumlahnya besar, kalau jumlahnya besar pasti kita angkat," tegasnya.

Boy Rafli Amar menambahkan, dikeluarkannya maklumat tentang larangan mobilisasi massa ke TPS pada saat pencoblosan bukan untuk menggunakan hak pilihnya berpotensi terintimidasinya fisik dan psikis calon pemilih serta dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

Di sisi lain, sudah ada KPUD dan Panwaslu DKI Jakarta yang berwenang sebagai penyelenggara dan pengawas pemungutan suara di TPS.

Boy menegaskan kembali, maklumat ini tidak berlaku bagi masyarakat yang ingin datang ke Jakarta untuk beraktivitas seperti biasa, di antaranya bekerja dan berlibur.

Boy meminta masyarakat mempercayakan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS kepada pihak panitia penyelenggara dan pengawas. Kepolisian akan melakukan tindakan pencegahan jika ada mobilisasi massa.

"Diimbau masyarakat di luar Jakarta, yang tidak berkepentingan dengan pilkada untuk tidak melajukan hal yang menganggu kenyamanan masyarakat Jakarta. Kepolisian akan melakukan upaya di lapangan, langsung membantu dan mendukung agar suasana Jakarta dalam keadaan aman," tegas Boy.

"Apabila memang ingin melakukan kegiatan yang sifatnya traveling, itu normal. Bila kehadiran tidak baik, menghambat, mengganggu atau berupaya membuat kekacauan dalam konteks pilkada itu tentu sesuatu tidak diharapkan, maka akan dilakukan pencegahan," lanjut Boy.

Sementara itu, pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI, Rahmat Bagja mengungkap, dua pasangan calon Pilkada DKI Jakarta, akan mengerahkan sejumlah massa saat pencoblosan.

Keduanya, kata dia, akan memasukkan sejumlah massa dari luar Jakarta untuk melakukan pengawasan di sejumlah TPS.

"Kami melihat memang kemungkinan besar dua pasangan calon ini akan mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk mengawasi TPS di Jakarta dan massa berasal dari luar Jakarta," ungkapnya.

Rahmat mengatakan terdapat kekhawatiran akan adanya pertemuan dua kelompok massa yang berseberangan dalam satu TPS tertentu.

"Ini jadi kekhawatiran sebenarnya kalau ada dua massa yang bertemu. Oleh karena itu, kami harap masyarakat di luar Jakarta, tidak perlu untuk melakukan pengawasan di TPS," kata dia.

Selain itu, dia juga berharap kepada tim pasangan calon dan partai politik pengusung untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan pasangannya sendiri.

"Ini kami minta betul, supaya warga DKI Jakarta bisa memilih secara nyaman dan aman. Kepada pihak kepolisian, kami juga meminta agar dapat melakukan pengamanan yang baik," ujar Rahmat. (tribun/acoz/den/rio)