Disinggung Soal Jatah Menteri, PAN Minta PDIP Tidak Seret Pilkada DKI Pada Koalisi Nasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar PDI Perjuangan tidak menyeret koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta kepada koalisi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan politikus PAN Yandri Susanto menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengenai jatah menteri di tingkat nasional.

Baca: PAN Ngeyel Tidak Mau Dukung Ahok, PDI Perjuangan Ingatkan Jatah Menteri

Trimedya Panjaitan mengingatkan agar PAN tidak hanya memiliki keinginan menambah jumlah menteri tapi tidak bersedia mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Yandri, ketika PAN tidak mendukung pencalonan Ahok, jangan diartikan tidak mendukung pemerintahan Pemerintahan Jokowi.

"Saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi rugi untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi Pilkada di DKI," kata Yandri Susanto di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Baca: PDIP Masih Tutup Komunikasi dengan Partai Demokrat Hadapi Putaran Kedua Pilkada DKI

Yandri meyakini sikap partainya di Pilgub DKI tidak akan berdampak pada kabinet di Pemerintahan Joko Widodo khususnya soal jatah menteri.

Yandri yakin Presiden Joko Widodo tidak mau mencampuri Pilkada DKI dan mencampuradukkan dengan koalisi di pemerintahan pusat.

"Saya yakin tidak lah Pak Jokowi tidak mungkin sampai ke situlah. Yakin Pilkada DKI ini tidak akan membuat kontraksi nasional dengan terganggunya koalisi nasional," katanya.

Baca: PDIP Bidik PKB, PAN dan PPP Untuk Menangkan Ahok-Djarot

Yandri mengatakan sikap partinya yang tidak mendukung pasangan Ahok-Djarot semata-mata karena faktor karekter yang dimiliki Ahok.

Yandri mengatakan partainya sebenarnya tidak bermasalah terhadap Djarot namun tidak menemukan kecocokan dengan Basuki atau Ahok.

Yandri mengatakan sejauh ini, selain dari DKI, para simpatisan dan pengurus wilayah PAN di bagian Indonesia lainnya tidak menghendaki partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu mendukung Ahok.