Pilgub DKI Jakarta
Bawaslu Dapat Laporan Dugaan Politik Uang Jelang Pilkada DKI
Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya sampai sekarang masih mengantongi laporan adanya dugaan politik uang.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politik uang masih menghantui kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Pemungutan suara di tahapan Pilkada DKI, akan segera berlangsung.
Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya sampai sekarang masih mengantongi laporan adanya dugaan politik uang.
"Ada beberapa informasi di lapangan. Pengawas pemilu sedang menelusuri untuk kroscek," kata Mimah saat dikonfirmasi, Kamis (9/2/2017)
Tapi Mimah masih enggan menegaskan, siapa sosok pasangan calon yang diduga melakukan praktik politik uang.
"Masih dalam penanganan ya," ujar Mimah.
Mimah mengatakan, untuk menjalankan politik di DKI harus adu visi dan gagasan. Tidak menggunakan uang untuk mempengaruhi orang.
"Harapan Bawaslu DKI Jakarta, semua pihak dalam hal ini pasangan calon, tim kampanye, relawan dan atau pihak lainnya untuk punya komitmen taat aturan selama pemilukada berlangsung," ucap Mimah.
Baca: Politikus PKS Sebut Mengelola Lapas Ngeri-Ngeri Sedap
Pengamat Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Mustolih Siradj sependapat dengan Mimah.
Detik-detik akhir jelang Pilkada merupakan salah satu titik rawan terjadinya politik uang.
Proses Pilkada DKI 2017 itu dinilai memiliki nilai lebih ketimbang proses pilkada di daerah lainnya.
Demi mencegah terjadinya proses pelanggaran tersebut jangan hanya dibebankan kepada Bawaslu, partai politik, dan pasangan calon.
Tapi seluruh unsur masyarakat wajib ikut terlibat dalam menjaga proses pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Karena yang bertempur ini para dewa, soalnya ini (Pilkada DKI 2017), dapat disebut merebutkan posisi RI 3, karena posisinya ada di ibukota dan yang diurus adalah hal-hal sangat vital," ucap Mustolih.
