Pilgub DKI Jakarta
Dan Ahok Pun Tersenyum Lebar
Saat mengumumkan alasan mengapa PDI Perjuangan akhirnya memilih duet Ahok-Djarot, Hasto memanggil Ahok dengan sebutan Mas.
lihat foto
Mahar atau 'uang perahu' itu diidentikkan dengan sejumlah dana yang dipenuhi pasangan calon untuk dapat diusung dalam Pilkada. Hamka mengatakan bukan saja mahar, kontrak atau perjanjian tertentu juga tidak ada dengan PDIP."Saya tidak melihat tanda tangan tadi," lanjut Hamka.
Saat ditanya permintaan spesifik Mega kepada Ahok sebagai syarat pengusulan, Hamka juga menyebut tidak ada. "Enggak enggak ada. Tapi tetap komando dari ketua umum," ucapnya.
"Ya calon harus menjalankan idelogi kita, ideologi Pancasila, UUD 1945," imbuh anggota DPR RI itu.
Hak Prerogatif Megawati
Hamka Haq, mengakui pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai cagub DKI Jakarta untuk Pilkada 2017, berpotensi menimbulkan penolakan hingga gesekan di akar rumput pendukung partai.
Namun, keputusan tersebut telah diambil oleh DPP partai di bawah pimpinan ketua umum Megawati Soekarnoputri, dan kader partai harus mematuhinya.
"Ini kan hak prerogatif. Biasanya PDI Perjuangan, apa yang dibilang oleh Ketua Umum nya, itu yang dituruti. Sebelum ini ada macam-macam karena memang Ibu Ketua Umum belum mengeluarkan perintah," kata Hamka.
Pada kesempatan tersebut Hamka juga tidak menghiraukan nasib partai lain yang belum mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka yang dimaksud adalah Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS.
"Itu urusan mereka (Ahok dan partai pengusung sebelumnya," kata Hamka.
Menurut Hamka, dengan diposisikannya PDIP sebagai partai pengusung utama Ahok sebagai cagub, maka partai lain yang lebih dulu mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok tidak harus mengundurkan diri "Partai yang lain bukan harus mundur. Tapi, bersama-sama mendukung Ahok," katanya.(tribunnews/abdul qodir/dennis/amriyono/fitri/malau/kompas.com)
