Petogogan Jadi Kampung Deret Tanpa Relokasi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan merelokasi warga Petogogan, Kebayoran Baru
Penulis:
Imanuel Nicolas Manafe
Editor:
Gusti Sawabi
lihat foto
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Bocah bermain didepan rumah kampung deret Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, mulai dihuni warga seusai Lebaran, Kamis (29/8/2013). Sekitar 50 rumah kumuh dibangun oleh Pemprov DKI dan menjadi kampung deret yang bersih selama kurang lebih 4 bulan. Warta Kota/angga bhagya nugraha
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan merelokasi warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ketika dibangun kampung deret di kawasan tersebut.
"Tidak ada relokasi. Artinya sambil dikerjakan, mereka juga tinggal di situ, nyatanya bisa," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan kampung deret akan berkaca kepada Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, yang telah sukses disulap dari pemukiman kumuh menjadi kampung deret, yang kini kesan kumuh sudah tidak nampak lagi.
"Buktinya yang di Tanah Tinggi tidak ada relokasi tuh. Yang lain saya kira tiru Tanah Tinggi, polanya tiru ke sana," kata Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan ada 28 kampung yang akan disulap menjadi kampung deret. Beberapa pengerjaannya pun sudah dimulai, namun berbeda dengan kampung deret yang dibangun di Tanah Tinggi yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"28 kampung deret ini dikerjakan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," kata Jokowi, 15 September 2013 lalu.
Menurut dia, per rumahnya mendapat alokasi Rp 1,5 juta, maksimal ukuran 36 meter persegi. Sehingga, mereka yang punya tanah di atas dari 36 meter persegi tidak akan dibayar lebih. Karena maksimal alokasi yang disediakan Rp 54 juta.
Secara teknis, pengerjaan kampung deret ini digarap langsung oleh warga dengan desain dari Pemerintah. Tidak menggunakan kontraktor. Hanya DKI menyediakan konsultan dan pengawas agar pekerjaan sesuai dengan rancangan.
