Masih Belum Representatif, Gudang Logistik Pilkada Harus jadi Perhatian Serius KPU

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gudang penyimpanan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 harus jadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai pengawasan terhadap gudang logistik masih lemah. 

“Gudang tempat penyimpanan logistik juga harus menjadi perhatian termasuk pengawasan terhadap gudang perusahaan yang cenderung lemah,” kata Neni saat dihubungi, Selasa (16/7/2024). 

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh DEEP pada pemilu sebelumnya, tempat penyimpanan distribusi logistik mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS, tidak representatif.

“Kasus temuan-temuan DEEP di kota Cimahi itu heran kenapa bisa surat suara hilang di beberapa TPS yang ada di kelurahan utama,” ujar Neni.

“Ini kan menjadi potret bahwa proses distribusi logistik masih menjadi masalah utama,” ia menambahkan. 

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sirekap untuk Pilkada agar Jangan Ada Kegaduhan

Sementara itu, KPU melihat distribusi logistik jadi tantangan bagi pihaknya dalam hal melancarkan proses Pilkada Serentak mendatang.

Pasalnya, ada 800 lebih tempat pemungutan suara (TPS) yang harus tepat waktu untuk proses logistiknya terpenuhi. 

“Sebenarnya logistik ini tantangan sebenarnya adalah di aspek distribusi. Seperti diketahui kemarin hampir 800 ribu TPS di hari yang sama harus tiba tepat waktu dengan situasi dan kondisi geografis yang sangat beragam,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/7/2024).