Kabinet Prabowo Gibran
Demokrat Sebut Revisi UU Kementerian 'Klop' Dengan Keinginan Prabowo Tambah Jumlah Menteri
Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron merespons soal banyaknya kritik terhadap langkah DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Kementerian.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Adi Suhendi
"Tapi kalau tidak (setuju) ya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk bersama-sama," sambungnya.
Meski demikian, Supratman belum dapat memastikan kapan beleid itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Dirinya juga enggan menargetkan perihal waktu. Sebab, saat ini DPR baru akan mulai gelar rapat panja, dan nantinya akan menunggu sikap dari 9 fraksi di parlemen.
"Kita jangan berandai-andai dulu. Karena besok kita masih rapat Panja. kita tidak tahu sikap sikap 9 fraksi ada yang setuju atau hanya cukup pasal 10 kan dinamikanya saya belum tahu," kata dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.