Selasa, 30 September 2025

Kabinet Prabowo Gibran

Demokrat Sebut Revisi UU Kementerian 'Klop' Dengan Keinginan Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron merespons soal banyaknya kritik terhadap langkah DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Kementerian.

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ rizki sandi saputra
Ketua DPP Bidang BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023). 

"Tapi kalau tidak (setuju) ya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk bersama-sama," sambungnya.

Meski demikian, Supratman belum dapat memastikan kapan beleid itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Dirinya juga enggan menargetkan perihal waktu. Sebab, saat ini DPR baru akan mulai gelar rapat panja, dan nantinya akan menunggu sikap dari 9 fraksi di parlemen.

"Kita jangan berandai-andai dulu. Karena besok kita masih rapat Panja. kita tidak tahu sikap sikap 9 fraksi ada yang setuju atau hanya cukup pasal 10 kan dinamikanya saya belum tahu," kata dia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan