Selasa, 30 September 2025

Pemilu 2024

Rangkuman 4 Kejadian pada Sidang Sengketa Pileg 2024 yang Mulai Digelar Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Mahkamah akan menyidangkan sebanyak 297 perkara sengketa Pileg. Sidang digelar secara paralel di tiga Ruang Sidang MK, Gedung I dan II.

Kompas.com
Mahkamah Konstitusi memutus sengket Pilpres 2024 dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Senin (22/4/2024). 

Mendengar masih ada nama kuasa hukum yang dibacakan, Saldi Isra pun mengingatkan soal jatah kuasa hukum dalam sidang. Ia pun berkelakar ihwal kuasa hukum yang terlalu jujur dalam sidang.

"Anda ini kelebihan jatah ini. Sebetulnya jatahnya dua orang, karena terlalu jujur ketahuan kesalahannya jadinya. Ini jatahnya cuma dua per permohonan," jelas Saldi.

Akhirnya Mualimin pun mengatakan untuk salah satu rekannya menjadi kuasa hukum bagi caleg perseorangan Partai Demokrat, Sumarjono yang sebelumnya telah menyampaikan permohonan sebelum mereka.

2. KPU Minta Tambahan Kursi dalam Ruang Sidang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merasa kursi yang disediakan Mahkamah Konstitusi (MK) bagi pihaknya selaku termohon di ruang sidang tidak mencukupi.

Sehingga pihak KPU meminta supaya MK menambahkan jumlah kursi bagi mereka dalam ruang sidang.

"Mohon maaf yang mulia, mohon diizinkan ke depan untuk alokasi kursi dari permohonan setiap register ada jatah untuk kuasa hukum," kata kuasa hukum KPU, Ali Nurdin di Ruang Sidang MK dalam agenda sidang perdana sengketa pileg, Senin (29/4/2024).

"Kemudian ditambah dua atau tiga untuk pimpinan atau perwakilan dari KPU RI," ia menambahkan.

Ali Nurdin menjelaskan permintaan ini guna memudahkan pembagian kerja pihaknya selaku kuasa hukum KPU dalam ruang sidang.

"Karena jatahnya kan 10, kami tim kan banyak yang mulia, untuk masuk bergantian yang mulia, pembagian kerja di antara kami," jelasnya

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari meminta supaya permintaan mereka itu dipertimbangkan oleh pihak MK.

Apalagi dalam proses sidang saat KPU menyampaikan keterangan pekan depan. Sebab, jajaran KPU daerah bakal ada yang direncanakan untuk hadir langsung ke persidangan.

"Saya kira hal tersebut nanti mohon dipertimbangkan ketika pemeriksaan pembuktian karena kemungkinan ada teman-teman KPU daerah yang bergabung," ujar Hasyim.

"Biasanya kan juga ada yang lewat zoom di KPU RI, enggak tahun ini?", balas hakim Suhartoyo merespons Hasyim.

"Nanti lihat perkembangan," lanjut Hasyim.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan